ICC mengizinkan penyelidikan menyeluruh terhadap kampanye anti-narkotika Presiden Rodrigo Duterte. (Foto: AFP)
MANILA, Jurnas.com - Tinjauan pemerintah Filipina terhadap puluhan operasi perang narkoba yang mematikan meragukan klaim polisi bahwa mereka bertindak untuk membela diri.
Menteri Kehakiman Menardo Guevarra mengumumkan bulan ini, sekitar 154 petugas telah diidentifikasi untuk kemungkinan pertanggungjawaban pidana atas operasi polisi yang dilakukan selama perang narkoba Presiden Rodrigo Duterte.
Sebagian besar dari 52 kasus yang ditinjau oleh Departemen Kehakiman dan diumumkan pada hari Rabu adalah operasi perang narkoba yang berakhir dengan penembakan fatal terhadap tersangka.
"Sebagian besar ... menunjukkan keadaan yang tidak mendukung klaim pembelaan diri petugas polisi," kata Guevarra kepada AFP dalam sebuah pesan teks. "Itulah sebabnya kami telah mendukung kasus-kasus ini ke NBI (Biro Investigasi Nasional) untuk pengembangan kasus yang tepat."
Sebagian besar petugas yang terlibat dalam kasus tersebut telah direkomendasikan untuk diturunkan atau dihentikan sementara dinas internal kepolisian. Dalam satu insiden, tersangka ditembak 15 kali setelah diduga menembaki polisi, yang menerima skorsing 31 hari dari tugas.
Guevarra tahun lalu mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa tinjauan antar-lembaga terhadap 5.655 operasi anti-narkoba yang mematikan sedang berlangsung.
Pengumumannya muncul setelah kantor hak asasi manusia PBB merilis laporan yang memberatkan tentang perang narkoba.
Carlos Conde, peneliti senior Human Rights Watch untuk Filipina, mengatakan kasus-kasus yang ditinjau menunjukkan perang narkoba adalah kebijakan negara yang membunuh dan ilegal.
Duterte terpilih pada tahun 2016 dengan janji untuk menyingkirkan masalah narkoba Filipina, secara terbuka memerintahkan polisi untuk membunuh tersangka narkoba jika nyawa petugas dalam bahaya.
Sedikitnya 6.191 orang tewas dalam lebih dari 200.000 operasi antinarkoba yang dilakukan sejak Juli 2016, menurut data resmi terbaru. Kelompok-kelompok hak asasi memperkirakan puluhan ribu orang yang sebagian besar miskin telah tewas dalam tindakan keras itu.
Hakim Pengadilan Kriminal Internasional pada bulan September mengesahkan penyelidikan penuh terhadap kampanye anti-narkotika, dengan mengatakan itu menyerupai serangan tidak sah dan sistematis terhadap warga sipil.
Guevarra mengatakan kepada AFP bahwa tindakan Departemen Kehakiman bukan "untuk mengesankan atau mempengaruhi ICC, tetapi karena itu adalah hal yang benar dan adil untuk dilakukan".
"Jika waktu dan sumber daya memungkinkan, DOJ juga akan memeriksa file dari ribuan kasus lain yang tidak ditemukan tanggung jawab (oleh urusan internal polisi)," katanya.
Saat membela perang narkoba, kepala polisi Jenderal Guillermo Eleazar pada hari Rabu mendesak para korban untuk "bekerja sama dalam menahan polisi yang melakukan pelanggaran bertanggung jawab atas tindakan mereka".
Tiga polisi Filipina dijatuhi hukuman pada tahun 2018 hingga puluhan tahun penjara karena membunuh seorang remaja selama penyisiran anti-narkotika, hukuman pertama dan satu-satunya sejauh ini terhadap petugas yang melakukan perang Duterte terhadap narkoba.
Duterte mengatakan bulan ini dia akan mempersiapkan pembelaannya terhadap penyelidikan ICC, setelah sebelumnya bersikeras dia tidak akan bekerja sama. (AFP)
KEYWORD :Filipina Perang Melawan Narkoba Rodrigo Duterte
