Kamis, 24/04/2025 04:31 WIB

Gubernur Sulteng Akui 7 Izin Tambangnya Bermasalah

| Senin, 28/11/2016 12:46 WIB


Tumpang tindih izin itu akan dikoordinasikan dengan KPK agar penyelesaiannya tidak menimbulkan persoalan baru

Gubernur Sulteng Longki Djanggola (Sentana)

Jakarta - Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola di daerahnya terdapat sekitar tujuh izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah.

Hal itu diungkapkan Longki saat menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (28/11). "Ya, 7 yang bermasalah," kata Longki.

Longki mengaku datangnya untuk memenuhi undangan KPK untuk koordinasi pencegahan korupsi.  Sebab itu, kata Longki, tumpang tindih izin itu akan dikoordinasikan dengan KPK agar penyelesaiannya tidak menimbulkan persoalan baru.

"Untuk koordinasi supervisi saja di bidang pencegahan. Khususnya mengenai izin-izin usaha pertambangan yang  bermasalah di daerah. Itu mau diselesaikan tumpang tindih itu. Nanti akan diundang juga semua pihak yang berkepentingan," tandas Longki.

Beberapa bulan lalu, KPK menjerat Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam terkait Izin Usaha Pertambangan di dua kabupatennya. Diduga, Nur Alam menerbitkan IUP kepada PT Anugrah Harisma Barakah, padahal di lokasi sama sudah dikantongi IUP oleh perusahaan lain.

Diduga, Nur Alam  menerima hadiah atau janji sehingga menerbitkan IUP kepata PT AHB di Bombana dan Buton. 

KEYWORD :

Gubernur Sulteng Longki Djanggola IUP Pertambangan




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :


TERKINI

TERPOPULER