Datang dari Luar Negeri Dikarantina 5 Hari, Satgas Lakukan Evaluasi Berkala

Jakarta, Jurnas.com- Pemerintah memangkas masa karantina bagi pelaku perjalanan internasional yang awalnya selama 8 hari kemudian menjadi 5 hari.

Juru bicara satgas penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menyampaikan pihaknya akan melakukan evaluasi secara berkala terkait dengan penerapan aturan masa karantina baru tersebut. Sehingga regulasi tersebut dapat berjalan secara optimal.

"Pemantauan dan evaluasi secara berkala dilakukan untuk memastikan agar regulasi dapat diterapkan dengan baik di lapangan dan ditegakkan tanpa adanya pandang bulu," kata Wiku dalam keterangannya, Rabu (20/10/2021).

Wiku menyebut regulasi baru itu diterbitkan berdasarkan pertimbangan dari berbagai ahli dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Keputusan untuk memangkas waktu karantina ini dilakukan sesuai dengan kondisi kasus Covid-19 terkini di Indonesia yang mulai terkendali," tukasnya.

Adapun pemangkasan masa karantina tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 20 Tahun 2021 dan SK Kasatgas Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perjalanan Internasional Selama Masa Pandemi Covid-19.

SE tersebut juga mengatur terkait dengan kriteria orang asing yang dapat masuk ke Indonesia serta penambahan negara yang boleh mengunjungi Tanah Air.

Negara-negara tersebut mencakup Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Selandia Baru, Kuwait, India, Qatar, China, Jepang, Bahrain, dan Korea Selatan. Kemudian, Liechtenstein, Italia, Prancis, Portugal, Spanyol, Swedia, Polandia, Hongaria, dan Norwegia.

KEYWORD :

Satgas Covid-19 Karantina 5 Hari Luar Negeri

AHY Pastikan Demokrat Terima Putusan MK dengan Rasa Syukur

Gus Imin Pastikan DPR Komit Sempurnakan UU Pemilu

Jokowi Beri Penghargaan kepada Menantunya

Hakim Heran BAP Saksi Kasus SYL Bocor ke Pejabat Kementan

KPK Buka Suara Soal BAP Saksi Korupsi SYL Bocor

Dewas Bakal Sidang Etik Pimpinan KPK Nurul Ghufron

MA Hukum Bupati Mimika Eltinus Dua Tahun  Penjara

Kuartal I 2024, BRI Cetak Laba Rp15,98 Triliun