Jaksa Agung, ST Burhanuddin. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Langkah Jaksa Agung ST Burhanuddin yang meminta jajarannya agar menghindari bermain aplikasi Tiktok, serta lebih berhati-hati dalam mengunggah konten di media sosial menuai kritik.
Menurut Digital Business Consultant, Tuhu Nugraha, larangan tersebut menunjukan Jaksa Agung tak mengikuti perkembangan teknologi informasi.
"Iya ini akan tertinggal dari perkembangan publik, karena susah juga melarang (mereka menggunakan TikTok). Sekarang hal yang lebih baik dilakukan pengaturan rambu-rambunya dibanding melarang, dirangkul tapi dengan beberapa etika dan aturan," kata dia kepada wartawan, Minggu (17/10).
Uni Eropa Ancam akan Larang Twitter
Tuhu pun memberikan saran agar tak ada pelarangan, namun lebih memberikan aturan yang jelas. "Boleh membuat konten Tiktok dengan message apa dan tidak boleh di lokasi mana saja beserta etikanya," kata dia.
Menurutnya, Kejaksaan Agung bisa membuat konten yang menarik terkait dengan capaian kinerjanya. "Ya, itu bisa juga. Jadi tergantung pesan apa yang ingin disampaikan ke publik. Sangat bisa itu, karena segala lapisan masyarakat justru adanya di Tiktok," ujarnya.
Tuhu menilai, perkembangan aplikasi Tiktok saat ini sangatlah pesat, karena orang lelah dengan Instagram yang harus terlihat sempurna, bahagia dan kaya. "Tiktok membuat orang bisa tampil apa adanya dan utamanya ada ‘kode etik tak tertulis’ untuk tidak saling membully," kata dia.
Ia pun memberikan contoh yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menurutnya sangat bagus sebagai benchmark. "Mereka banyak bikin Tiktok anggotanya, tapi nggak pernah ada di markas TNI dan temanya hampir seragam yaitu tentang sosok TNI beserta keluarganya," ujarnya.
Menurutnya di TNI tak ada pelarangan, namun lebih tegas kepada aturannya. "Jadi tidak dilarang tapi lebih bagaimana itu bisa membantu membangun reputasi TNI," lanjutnya.
Selain itu, institusi Polri juga turut meramaikan konten di Tiktok untuk branding image polisi sebagai sahabat masyarakat. Namun dirinya mengingatkan terkait dengan mitigasi resikonya jika membuat di lingkungan kantor.
"Iya anggota Polri juga boleh, mereka mau mengejar image polisi sebagai sahabat publik. Ini perlu edukasi tentang mitigasi risikonya," kata Tuhu.
KEYWORD :Jaksa Agung ST Burhanuddin TikTok Media Sosial Teknologi
