Sabtu, 27/11/2021 15:53 WIB

Rizal Ramli: Cuma di Era Jokowi Oligarki Bisa Atur Kebijakan Negara

Rizal Ramli melanjutkan, di era pemerintahan Jokowi, oligarki bisa leluasa menjalankan bisnis curangnya. Bahkan, kebijakan negara pun bisa diatur demi melanggengkan bisnis meski harus mengorbankan rakyat.

Ekonom senior Rizal Ramli. (Foto: Liputan 6)

Jakarta, Jurnas.com - Ekonom senior Rizal Ramli menyoroti peran oligarki di masa pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

Menurut dia, sejak kemerdekaan Indonesia belum pernah oligarki sangat berkuasa, kecuali di era pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan, tokoh nasional ini menyebut oligarki saat ini bisa mengatur kebijakan negara.

Oligarki saat ini sangat berbeda dengan masa pemerintahan Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur, dan Megawati yang berpengaruh dalam bidang ekonomi, namun mereka tak bisa mengatur kebijakan negara,” kata Rizal Ramli kepada wartawan, Jumat (15/10). 

"Buat oligarki keuntungan finansial dari proyek relatif kecil dibandingkan keuntungan dari perubahan-perubahan kebijakan yang menguntungkan oligarki. Karena pemerintah saat itu punya sikap yang tegas, tak mau diatur-atur," sambung Menko Ekuin era pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. 

Rizal Ramli melanjutkan, di era pemerintahan Jokowi, oligarki bisa leluasa menjalankan bisnis curangnya. Bahkan, kebijakan negara pun bisa diatur demi melanggengkan bisnis meski harus mengorbankan rakyat.

Rizal Ramli menduga, praktik bisnis kotor yang dilakukan oligarki tidak lepas dari lemahnya pemerintah yang "disponsori" saat pemilihan presiden (Pilpres). Kebijakan negara-pun, kata Rizal Ramli, dapat dikendalikan oligarki akibat politik balas budi.     

"Misalnya perpanjangan konsesi pertambangan 20 tahun, dari UU Minerba di Omnibus Law bernilai ratusan miliar dollar, penghapusan royalti batubara yang berpotensi hilangnya pendapatan negara hingga puluhan triliun rupiah, kerugian kesejahteraan buruh di UU Omnibus dsb," jelas mantan anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu. 

"Oligarki berhasil memperkaya dirinya puluhan kali jika yang berkuasa bisa diatur kebijakannya. Apalagi didukung sistem otoriter, UU ITE, sehingga kritik terhadap kebijakan bisa diredam," sambung Rizal Ramli.

Dalam konteks Pilpres 2024, Rizal Ramli menengarai, oligarki tengah sibuk mempromosikan calon "boneka baru”, yakni Ganjar Pranowo dengan menyewa PollsteRP, InfluensenRp dan BuzzerRp, juga kampanye media dan persepsi palsu. 

"Semakin heboh semakin mantap, heboh tanpa isi, heboh tanpa keberpihakan kebijakan untuk rakyat, heboh tanpa leadership dan kompetensi, heboh tanpa prestasi kinerja - calon boneka yang pas untuk melanjutkan kebijakan Pro-Beijing," demikian Rizal Ramli.

TAGS : Rizal Ramli Oligarki Jokowi Ekonomi Kebijakan Negara




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :