Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati Soekarnoputri, menandatangani surat disaksikan Presiden Joko Widodo, Rabu (13/10). (Foto: Net)
Jakarta, Jurnas.com - Pelantikan Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) oleh Presiden Joko Widodo menuai kritik dari kalangan dewan.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menegaskan, langkah Jokowi melantik Ketua Umum Parpol pengusungnya di Pilpres 2014 dan 2019 itu membuka politisasi di dunia riset nasional.
"Dengan kondisi ini, menurut saya, terbuka lebar peluang politisasi riset. Apalagi Ketua Dewan pengarah BRIN memiliki kewenangan yang lumayan besar, termasuk membentuk satuan tugas khusus," kata dia dalam pesan elektronik yang diterima redaksi, Rabu (13/10).
Harga iPhone Anjlok di Rusia
Dari amatan Mulyanto, saat ini adalah titik paling krusial sepanjang sejarah pembangunan riset di Indonesia dalam kaitannya dengan intervensi ideologi-politik di dunia riset dan inovasi.
“Padahal sebelumnya para ahli sudah minta Presiden agar meninjau ulang kebijakan menjadikan Anggota Dewan Pengarah BPIP secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan politisasi riset di dalam BRIN. Ternyata Presiden Joko Widodo tidak memperhatikan masukan para ahli tersebut dan tetap melantik Ketua Dewan Pengarah BRIN dari Dewan Pengarah BPIP,” terangnya.
Langkah Jokowi, lanjut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini, terkesan terlalu memaksakan diri karena pembangunan riset dan inovasi terpaut jauh dengan BPIP.
Mulyanto menambahkan, jurnal sains terkenal Nature, dalam editorial tanggal 8/9/2021 menulis kekhawatiran intevensi politik dalam BRIN, sebagai lembaga baru terpusat (super agency) dengan reorganisasi yang ambisius, namun tidak jelas rencana kinerjanya.
PBB Desak Junta Myanmar Izin Bantuan Topan Mocha
Peringkat inovasi Indonesia dalam laporan Global Innovation Index tahun 2021 (GII) semakin merosot.
Posisi Indonesia bertengger pada peringkat ke-87 dari 132 negara. Dari segi skor terus merosot. Faktor yang terutama lemah adalah aspek “kelembagaan” (peringkat ke-107). Bahkan di bawah Vietnam dan Brunei.
“Indonesia hanya di atas Laos dan Kamboja di kawasan Asean. Selain itu tugas-fungsi BRIN yang campur aduk sebagai pelaksana sekaligus sebagai penetap kebijakan riset dan inovasi, bahkan juga menjalankan fungsi penyelenggaraan ketenaganukliran (ex BATAN) serta keantariksaan (ex LAPAN). Dengan masalah yang besar dan mendasar itu saya pesimis konsolidasi kelembagaan ini berjalan baik," tegas Mulyanto yang juga Sesmenristek era Presiden SBY.
KEYWORD :Warta DPR PKS Mulyanto BRIN Megawati Soekarnoputri Riset Inovasi
