Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman. (Foto: Jurnas)
Jakarta, Jurnas.com - Motif pengajuan permohonan Hak Uji Materiil AD/ART Partai Dempkrat Hasil Kongres V Tahun 2020 ke Mahkamah Agung (MA) oleh advokat senior Yusril Ihza Mahendra dipertanyakan.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, ada motif lain di balik langkah Yusril membela 4 orang eks Ketua DPC Demokrat tersebut.
“Jika ditelusuri lebih dalam (duc in altum) keempat orang itu sebenarnya tidak memiliki kepentingan langsung dengan adanya sejumlah norma dalam AD/ART Demokrat yang mereka klaim bertentangan dengan UU Parpol dan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," kata Benny kepada wartawan, Selasa (12/10).
Benny menduga, klaim moral yang digunakan Yusril untuk membenarkan langkah menggugat keabsahan keputusan kongres V Demokrat nampak kehilangan dasar pijakan. Juga terkesan menerapkan standar ganda lantaran di saat bersamaan partai yang Yusril pimpin, yaitu Partai Bulan Bintang malah tidak mempraktikkan nilai-nilai demokrasi yang hendak dia perjuangkan melalui perkara tersebut.
"Pengacara Yusril patut diduga kuat tidak bekerja untuk membela kepentingan dari pihak-pihak yang telah memberinya kuasa karena memang tidak ada kepentingan nyata di sana melainkan untuk membela kepentingan dari kekuatan tertentu yang tidak tampak ke permukaan atau invisible power," duga Benny.
Dia melanjutkan, kekuatan yang tidak tampak ini sebenarnya memiliki kepentingan politik saat ini. Mereka menggunakan 4 eks ketua DPC Demokrat untuk bersekutu dan menggunakan jasa pengacara Yusril guna memperjuangkan kepentingan politik.
"Karena yang berkepentingan secara politik sebenarnya adalah kekuatan tersembunyi tersebut (the hidden power) dan bukan empat orang eks ketua DPC Demokrat yang memberinya kuasa maka tidak mustahil yang membiayai jasa hukum pengacara Yusril adalah kekuatan tersembunyi tersebut," kata Benny.
"Saya merasa terlalu besar pengorbanan dari empat orang eks ketua DPC Partai Demokrat yang telah memberi kuasa kepadanya dengan mengeluarkan dana mungkin ratusan miliar hanya untuk meminta norma-norma dalam AD dan ART PD dibatalkan dengan alasan bertentangan dengan UU Parpol dan UU MA," sambungnya.
Benny menambahkan, tujuan dari invisible power tersebut menyingkirkan Demokrat dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kontestasi politik menjelang hajatan politik nasional di tahun 2024 nanti.
"Partai Demokrat dan AHY oleh kekuatan ini dianggap sebagai batu sandungan atau penghalang utama untuk mewujudkan skenario gelap mereka, karena itu ia harus diganggu, disingkirkan atau diambil alih jika tidak mau bekerja sama dalam skema politik yang mereka desain," demikian anggota Komisi III DPR RI ini.
KEYWORD :Warta DPR Demokrat Benny Kabur Harman Gugatan AD/ART Yusril Ihza Mahendra AHY
