Brexit (Foto: Doknet)
London, Jurnas.com - Inggris dan Irlandia berseteru di media sosial pada Minggu (10/10), setelah negosiator Brexit Inggris, David Frost, menyatakan kembali pandangannya bahwa Uni Eropa (UE) harus menyetujui perubahan signifikan pada protokol Irlandia Utara, yang mengatur perdagangan dan perbatasan.
Protokol itu adalah bagian dari penyelesaian Brexit yang dinegosiasikan Perdana Menteri Boris Johnson dengan UE, tetapi London berulang kali meminta protokol tersebut ditulis ulang kurang dari setahun, karena hambatan yang dihadapi bisnis ketika mengimpor barang-barang Inggris ke Irlandia Utara.
Dikutip dari Reuters, Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Coveney di Twitter bertanya, "Pertanyaan Nyata: Apakah UKG (Pemerintah Inggris) benar-benar menginginkan jalan maju yang disepakati atau kerusakan lebih lanjut dalam hubungan?"
Pertanyaan itu mendapatkan tanggapan dari Frost, yang mengatakan, "Saya memilih untuk tidak melakukan negosiasi melalui twitter, meski @simoncoveney telah memulai prosesnya."
Frost menolak argumen Coveney bahwa dia membuat tuntutan baru, dengan mengatakan bahwa kekhawatiran Inggris atas peran Pengadilan Eropa dalam proses tersebut telah ditetapkan tiga bulan sebelumnya.
"Masalahnya adalah terlalu sedikit orang yang mendengarkan," kata Frost.
Sehari sebelumnya, Frost merilis kutipan pidato yang mendorong untuk membebaskan protokol dari pengawasan hakim Eropa.
Menanggapi itu, Coveney dari Irlandia mengatakan Inggris telah menciptakan penghalang "garis merah" baru untuk kemajuan yang diketahuinya tidak dapat diteruskan oleh UE.
Perselisihan itu terjadi pada awal minggu penting dalam perdebatan panjang, tentang bagaimana mengelola arus barang antara Inggris, Irlandia Utara, dan UE.
Komisi Eropa diperkirakan akan mempresentasikan langkah-langkah baru pada Rabu nanti, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah perdagangan pasca-Brexit, tetapi telah berulang kali menyatakan tidak bersedia untuk menegosiasikan kembali protokol tersebut.
KEYWORD :Protokol Perbatasan Inggris Irlandia Utara Uni Eropa
