Minggu, 17/10/2021 23:47 WIB

Kedaulatan Maritim Nasional Dinilai Masih Lemah

Indonesia sebagai negara maritim terbesar di Dunia, belum bisa menembus angka 22 % dari pendapatan domestik Bruto (PDB) nasional.

Anggota MPR RI dan juga Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono. Foto: kwp/jurnas.com

JAKARTA, Jurnas.com –Kedaulatan maritim nasional dinilai masih lemah, baik dilihat dari aspek pertahanan dan keamanan, maupun aspek ekonomi. Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia belum mampu memaksimalkan potensi maritim nasional.

Demikian disampaikan Anggota MPR RI dari unsur DPD RI Nono Sampono dalam diskusi Empat Pilar MPR RI tentang “Meneguhkan Kedaulatan Maritim NKRI, Penguatan Pertahanan dan Keamanan” di Media Center Parlemen, Jakarta, Senin (27/9/2021).

“Menurut data yang ada, Indonesia sebagai negara maritim terbesar di Dunia, belum bisa menembus angka 22 % dari pendapatan domestik Bruto (PDB) nasional,” kata Nono.

Wakil Ketua DPD RI ini membanding dengan negara-negara lain yang lautannya tida seluas seperti yang dimiliki Indonesia, tetapi sumbangan sektor kelautannya rata-rata sudah di atas 40% PDB negara-negara tersebut.

“Korea Selatan, Vietnam, dan Thailand hampir 40%,  Jepang 54%, China negara daratan mencapai 48,6% dari pendapatan domestik bruto,” kata Nono.

Nono juga mencatat, laut Indonesia masih sering dimanfaatkan oleh pihak lain atau negara lain.

“Artinya kita punya laut, tetapi orang lain yang lebih banyak memanfaatkannya,” ujar Nono.

Padahal, lanjut Nono, Rokhmin Dahuri pernah membuat kajian, bila Indonesia mengoptimalkan dan mengurus sektor maritim dengan benar, maka potensi pendapatannya akan setara dengan 6 kali lipat APBN. Artinya bisa mencapai lebih dari Rp10.000 Triliun per tahun.

Menurut Sampono, ketahanan dan keamanan tidak bisa dipisahkan dengan faktor ekonomi. Keduanya harus berjalan seiring dan dikelola dengan benar. Apalagi kepentingan nasional Indonesia banyak di laut.

“Di laut bukan hanya ada ikan. Ada kepentigan politik, misalnya kedaulatan, teritori kewilayahan kita. Jadi di laut ada kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya dan kepentingan kemanan dan pertahanan,” ujarnya.

Terkait dengan pertahanan dan keamanan, kondisi alutsista Indonesia untuk melakukan melakukan pertahanan keamanan di wilayah maritim, kekuatannya masih sangat lemah.

Berpuluh tahun untuk pengadaan alutsista untuk seluruh matra saja tidak pernah lebih dari angka 2% dari APBN.

“Semua ujung-ujung adalah masalah uang atau anggaran. Memang kita harus juga memperhatikan masalah kesejahteraan,  masalah pendidikan sudah mengambil angka di atas 20% misalnya, tapi jangan sampai melupakan juga masalah keamanan, karena harga diri dan martabat kita ditentukan olah kekuatan pertahanan dan keamanan,” kata Nono.

TAGS : kedaulatan maritim lemah MPR RI




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :