Menteri Luar Negeri Italia Luigi Di Maio berbicara selama konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken di Fiera Roma di Roma, Italia, pada 28 Juni 2021. (Foto: Andrew Harnik/Pool via REUTERS)
Roma, Jurnas.com -Menteri Luar Negeri Italia, Luigi Di Maio mengatakan pada Minggu pemerintah Taliban di Afghanistan tidak dapat diakui, tetapi mendesak pemerintah asing untuk mencegah keruntuhan keuangan di sana yang akan memicu arus besar migran.
Italia memegang kepresidenan bergilir tahunan G20 dan ingin menjadi tuan rumah pertemuan puncak khusus di Afghanistan.
"Pengakuan pemerintah Taliban tidak mungkin karena ada 17 teroris di antara para menteri, dan hak asasi perempuan dan anak perempuan terus dilanggar," Di Maio, yang memimpin pertemuan para menteri luar negeri G20 di New York pekan lalu, mengatakan kepada televisi milik negara Rai 3, dikutip dari Reuters, Senin (27/9).
Namun, rakyat Afghanistan harus mulai menerima dukungan keuangan yang dibekukan setelah Taliban mengambil alih kekuasaan bulan lalu, katanya.
"Dalam beberapa saat mereka tidak akan mampu membayar gaji. Jelas, kita harus mencegah Afghanistan dari ledakan dan arus migrasi yang tidak terkendali yang dapat mengganggu stabilitas negara-negara tetangga," kata Di Maio.
Inter Sikat Empoli Tiga Gol Tanpa Balas
"Ada cara untuk menjamin dukungan keuangan tanpa memberikan uang kepada Taliban. Kami juga telah sepakat bahwa sebagian dari bantuan kemanusiaan harus selalu ditujukan untuk perlindungan perempuan dan anak perempuan," sambungnya.
Negara-negara G20 bersama dengan tetangga Afghanistan berkomitmen untuk memerangi terorisme, dan bekerja untuk perlindungan hak asasi manusia, kata Di Maio.
Ditanya apakah tanggal telah ditetapkan bagi para pemimpin G20 untuk bertemu di Afghanistan, Di Maio mengatakan bahwa itu akan "dalam beberapa minggu mendatang".
"Tanggalnya belum diumumkan tetapi ada syarat untuk mengadakan pertemuan puncak para pemimpin G20, yang akan dipimpin oleh Perdana Menteri Mario Draghi," katanya.
KEYWORD :Italia Rakyat Afghanistan Pemerintahan Taliban
