Jum'at, 22/10/2021 13:17 WIB

Hafisz Tohir: Pemerintah Belum Serius Selamatkan UMKM

Bentuk keberpihakan pemerintah seperti insentif-insentif yang diberikan untuk industri mobil, misalnya Relaksasi PPn Bm.

Anggota Komisi XI DPR RI, Achmad Hafisz Thohir (kiri). (Foto: Dok. Jurnas)

Jakarta, Jurnas.com  - Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Achmad Hafisz Tohir menyayangkan sikap pemerintah yang belum serius menyelamatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), akibat dampak dari pandemi Covid-19. Pemerintah masih terkesan berpihak kepada kalangan industri dan korporasi yang besar.

“Bentuk keberpihakan pemerintah seperti insentif-insentif yang diberikan untuk industri mobil, misalnya Relaksasi PPn Bm,” ungkap Hafisz dalam diskusi “Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPR RI Ditengah Pandemi” rangkaian acara Press Gathering di Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/9).

Padahal UMKM, menurut Hafisz, telah terbukti memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup signifikan. Bahkan, bisa dikatakan bahwa sektor UMKM ini penyumbang 95 persen, perekonomian nasional.

“Penerimaan negara yang mencapai Rp1800 Triliun itu bersumber dari pajak, termasuk UMKM,” ujarnya seraya mendesak pemerintah segera memprioritaskan UMKM agar dapat bertahan dan bangkit kembali paska Covid-19.

Lebih jauh Waketum PAN ini mengatakan Indonesia berbeda dengan Jepang dan AS. Kedua negara maju ini memang UMKM nya dikendalikan industri besar, sehingga kalau, GM (General Motor) bangkrut, maka pemerintah AS berusaha menyelamatkanya karena sektor industrinya sangat menggerakkan UMKM.

“Karena itu, perlunya memperkuat sektor UMKM untuk menjadi negara maju, dimana syarat untuk menjadi negara maju itu, jumlah pelaku entrepreneur sekitar 2,5% hingga 12,5% dari rasio penduduknya. Memang ini menjadi tantangan ke depan. Saat ini rasio kewirausahaan Indonesia baru 2%,” paparnya.

Untuk itu, mantan Wakil Ketua Komisi XI DPR ini mendorong Presiden Jokowi untuk memperbesar kucuran KUR untuk UMKM. Kalau perlu Presiden membentuk lembaga khusus untuk mengurus KUR UMKM. Komisi XI DPR sendiri sudah menyetujui kucuran KUR hingga Rp130 Triliun. Kalau ini diberdayakan, maka banyak UMKM yang bisa naik kelas.

“Namun sangat disayangkan, sambung Hafisz lagi, banyak UMKM yang stagnan karena program KUR kurang mengenai sasaran yang tepat. Sehingga banyak usaha mikro (UMi) yang tidak berhasil naik kelas menjadi UMKM. Dan UMKM sedikit sekali yang berhasil menjadi usaha besar,” demikian Hafisz.

TAGS : Warta DPR Komisi XI DPR BKSAP Achmad Hafisz Tohir Press Gathering




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :