Para pengunjuk rasa terlihat di Hledan, Yangon di Myanmar pada 17 Februari 2021. (Foto: AFP)
Jenewa, Jurnas.com - Kepala hak asasi manusia PBB mengatakan pada Kamis, Myanmar menghadapi prospek yang mengkhawatirkan dari perang saudara yang meningkat sebagai pemberontakan terhadap junta militer melebar.
Michelle Bachelet mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa waktu hampir habis bagi negara-negara lain untuk meningkatkan upaya memulihkan demokrasi dan mencegah konflik yang lebih luas.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak pemerintah Aung San Suu Kyi digulingkan oleh militer pada Februari, memicu pemberontakan nasional yang coba dihancurkan oleh junta.
PBB Desak Junta Myanmar Izin Bantuan Topan Mocha
Serangan terhadap tentara telah meningkat sejak anggota parlemen digulingkan oleh para jenderal menyerukan perang defensif rakyat awal bulan ini.
Bachelet mengatakan situasi hak asasi manusia telah memburuk secara signifikan sebagai dampak dari kudeta menghancurkan kehidupan dan harapan di seluruh negeri.
"Konflik, kemiskinan, dan dampak pandemi meningkat tajam, dan negara menghadapi pusaran penindasan, kekerasan, dan keruntuhan ekonomi," katanya, dikutip dari AFP, Kamis (23/9).
Dihadapkan dengan penindasan luar biasa terhadap hak-hak dasar, gerakan perlawanan bersenjata tumbuh. "Tren yang mengganggu ini menunjukkan kemungkinan yang mengkhawatirkan dari perang saudara yang meningkat," katanya.
Bachelet mendesak negara-negara untuk mendukung proses politik yang akan melibatkan semua pihak, dengan mengatakan blok regional ASEAN dan kekuatan berpengaruh harus menggunakan insentif dan disinsentif untuk membalikkan kudeta militer dan spiral kekerasan yang putus asa.
"Stabilitas dan jalan Myanmar menuju demokrasi dan kemakmuran telah dikorbankan selama beberapa bulan terakhir ini untuk memajukan ambisi elit militer yang memiliki hak istimewa dan mengakar," katanya.
"Konsekuensi nasionalnya mengerikan dan tragis - konsekuensi regional juga bisa sangat besar. Komunitas internasional harus melipatgandakan upayanya untuk memulihkan demokrasi dan mencegah konflik yang lebih luas sebelum terlambat," sambungnya.
Bachelet mengatakan lebih dari 1.100 orang kini dilaporkan tewas di tangan pasukan keamanan sejak kudeta, sementara lebih dari 8.000 lainnya, termasuk anak-anak, telah ditangkap dan lebih dari 4.700 masih ditahan.
Mantan presiden Chili mendesak semua pihak - tetapi terutama militer - untuk mengizinkan akses tidak terbatas ke bantuan kemanusiaan, dan menyerukan pembebasan segera semua tahanan politik.
Dia menyerukan semua angkatan bersenjata untuk melindungi warga sipil dan mengatakan penggunaan serangan udara dan artileri di daerah pemukiman harus segera dihentikan.
KEYWORD :Myanmar Aung San Suu Kyi Michelle Bachelet
