Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan (Foto: Shakil Adil/Reuters)
Islamabad, Jurnas.com - Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menilai larangan kaum perempuan mengakses pendidikan di Afghanistan, tidak sejalan dengan nilai-nilai Islami.
Dalam sebuah wawancara dengan BBC pada Selasa (21/9), Khan menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi, untuk secara resmi mengakui pemerintahan baru Taliban.
Dia menyerukan kepemimpinan inklusif dan menghormati hak asasi manusia. Afghanistan juga tidak boleh digunakan untuk menampung teroris yang dapat mengancam keamanan Pakistan.
Pekan lalu, Taliban mengeluarkan anak perempuan dari sekolah menengah dengan hanya anak laki-laki dan guru laki-laki yang diizinkan kembali. Namun pemimpin Pakistan mengatakan dia yakin gadis-gadis itu akan segera kembali ke sekolah.
"Pernyataan yang mereka buat sejak mereka berkuasa sangat menggembirakan," ujar Khan.
"Saya pikir mereka akan mengizinkan perempuan untuk pergi ke sekolah," sambung dia.
"Gagasan bahwa perempuan tidak boleh dididik sama sekali tidak Islami. Itu tidak ada hubungannya dengan agama."
Sejak Taliban menguasai Afghanistan pada Agustus lalu, muncul ketakutan atas kembalinya rezim tahun 1990-an ketika kelompok Islam garis keras sangat membatasi hak-hak perempuan.
KEYWORD :Pakistan Imran Khan Perempuan Akses Pendidikan Afghanistan
