Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. (Foto: Ist)
Jakarta Jurnas.com - Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, semua masalah yang ada di Ibukota adalah nyata dan kasat mata. Untuk itu dibutuhkan sosok eksekutor untuk memimpin kota administrasi.
Hal itu disampaikan Pras sapaan karibnya saat rapat pimpinan dalam rangka penyampaian visi misi calon Walikota Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.
Berdasarkan Surat Gubernur Nomor 376/-071.821 tertanggal 2 September, Yani Wahyu Purwoko diusulkan menjadi calon Walikota Jakarta Barat. Sementara Munjirin diusulkan menjadi calon Walikota Jakarta Selatan.
Heru Budi Bentuk Satgas Terpadu Penilaian Gedung
“Jadi untuk tugas Walikota ini pada dasarnya yang harus terlihat. Jangan menghayal untuk pembangunan,” ujar Pras di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/9).
Menurutnya, untuk dua kota administrasi ini memiliki masalah yang hampir sama. Seperti masalah kewajiban pengembang untuk menyerahkan fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) kepada Pemprov DKI Jakarta.
Apalagi Pemprov DKI Jakarta telah memiliki Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum. Aturan tersebut juga merupakan kewajiban dari Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penyerahan dari Izin dan Non-Pemilik sebagai penyempurna atas Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 41 tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban Dari Para Pemegang SIPPT Kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
“Walikota jangan jadi kacungnya pengembang, harus tegas. Kalau dia punya kewajiban ya tagih, walaupun itu teman saya,” tegas Pras.
Masalah utama aset di Pemprov DKI Jakarta, selalu bermasalah mengenai inventarisasi aset setiap kali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan laporan hasil pemeriksaan.
“Ini yang harus diberesin. Pengembang besar-besar memang, tapi kita jangan takut karena kita taat konstitusi,” tulisnya.
KEYWORD :DKI Jakarta Walikota Pengembang Prasetio Edi Marsudi
