Tentara berdiri di samping kendaraan militer ketika orang-orang berkumpul untuk memprotes kudeta militer, di Yangon, Myanmar, pada 15 Februari 2021. (Reuters/Stringer)
Jakarta, Jurnas.com - Negara-negara Asia Tenggara dan Barat mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dari kekerasan dan mengizinkan bantuan kemanusiaan. Hal itu disampiakan setelah pemerintah bayangan, yang dibentuk penentang kekuasaan militer, menyatakan pemberontakan nasional melawan junta.
Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) mengatakan pada Selasa (7/9), pihaknya meluncurkan "perang defensif rakyat" dalam upaya untuk mengoordinasikan kelompok-kelompok yang memerangi militer dan meyakinkan pasukan dan pejabat pemerintah untuk beralih pihak.
Seorang juru bicara militer menepis itu sebagai upaya sia-sia untuk mendapatkan perhatian dunia.
PBB Desak Junta Myanmar Izin Bantuan Topan Mocha
Pasukan keamanan dikerahkan di kota terbesar Myanmar, Yangon, pada Rabu (8/9), sehari setelah protes dan peningkatan pertempuran antara tentara dan pemberontak etnis minoritas.
"Semua pihak harus memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah, mencatat bahwa keamanan diperlukan agar bantuan kemanusiaan dapat berjalan.
Indonesia telah memimpin di antara tetangga Myanmar dalam mencoba menyelesaikan krisis yang dipicu ketika militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.
Duta Besar Inggris untuk Myanmar, Pete Vowles di Facebook mengutuk kudeta dan apa yang disebutnya kebrutalan oleh junta dan mendesak semua pihak untuk terlibat dalam dialog.
Pasukan keamanan telah membunuh ratusan pengunjuk rasa sejak kudeta sementara beberapa penentang junta telah membentuk kelompok-kelompok bersenjata di bawah panji Pasukan Pertahanan Rakyat.
Mereka juga telah menjalin aliansi dengan tentara etnis minoritas yang lama berselisih dengan militer Myanmar.
Protes besar terjadi di Sagaing, Magway, dan Mandalay pada hari Rabu, sementara media melaporkan pertempuran antara tentara dan pemberontak Kachin.
Tidak segera jelas apakah perkembangan itu sebagai tanggapan atas seruan NUG dan masih harus dilihat sejauh mana pemerintah bayangan dapat mempengaruhi jalannya peristiwa.
"Deklarasi NUG mendapat dukungan kuat di media sosial Myanmar," kata Richard Horsey, pakar Myanmar di International Crisis Group.
Namun dia mengatakan tidak jelas apakah pasukan oposisi memiliki kapasitas untuk meningkatkan perang melawan militer Myanmar yang dilengkapi dengan baik dan deklarasi NUG.
Chris Sidoti dari Dewan Penasihat Khusus untuk Myanmar, sebuah panel ahli internasional, mengatakan NUG frustrasi oleh kebrutalan junta dan kelambanan masyarakat internasional.
"Kekerasan adalah penyebab penderitaan rakyat Myanmar, itu bukan solusi," kata Sidoti. "Kami berempati dengan NUG, tapi kami takut dengan apa yang akan terjadi akibat keputusan ini."
Kementerian pertahanan NUG pada Rabu mengatakan 29 tentara tewas dalam bentrokan di empat wilayah dan jumlah yang tidak ditentukan telah membelot. Reuters tidak dapat memverifikasi informasi secara independen.
Sementara negara-negara Barat telah menjatuhkan sanksi untuk menekan junta, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara telah memimpin upaya untuk solusi diplomatik, tetapi beberapa anggota blok tersebut, termasuk Indonesia, Singapura dan Malaysia, jengkel dengan tidak adanya kemajuan dalam rencana perdamaian yang telah disepakati junta.
"Sekarang dengan peristiwa terbaru, Anda benar-benar harus kembali ke papan gambar," kata menteri luar negeri Malaysia Saifuddin Abdullah, dalam konferensi pers, merujuk pada seruan NUG untuk memberontak.
Seorang utusan ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof, mengatakan pada akhir pekan bahwa militer telah menerima usulannya untuk gencatan senjata untuk memungkinkan distribusi bantuan.
Tetapi tidak ada pihak dalam konflik yang mengkonfirmasi hal ini.
Ditanya pada hari Rabu untuk tanggapannya terhadap pengumuman NUG, kantornya mengatakan: "Utusan Khusus sedang memantau situasi dengan cermat."
Di Washington, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mencatat deklarasi "perang defensif rakyat" tetapi menyerukan perdamaian untuk memungkinkan pengiriman bantuan dan obat-obatan, Radio Free Asia yang didanai AS melaporkan.
"AS tidak memaafkan kekerasan sebagai solusi untuk krisis saat ini," kata juru bicara itu.
Sementara sebagian besar negara Barat mengutuk tentara karena menggulingkan pemerintah Aung San Suu Kyi, China, yang memiliki kepentingan ekonomi yang cukup besar di Myanmar, telah mengambil garis yang lebih lembut dalam mendorong stabilitas dan non-intervensi.
Surat kabar Global Times yang dikelola negara memperingatkan terhadap negara-negara Barat yang mendukung pasukan anti-junta secara militer.
"Jika bentrokan bersenjata dimanjakan dan aksi ekstremis politik didorong, maka negara akan diganggu oleh pertempuran dan masalah tanpa akhir," katanya dalam sebuah opini. (Reuters)
KEYWORD :Junta Militer Myanmar Pemerintah Persatuan Nasional
