Seorang pejuang Taliban berjaga-jaga di lokasi bom bunuh diri kembar 26 Agustus, yang menewaskan puluhan orang termasuk 13 tentara AS, di bandara Kabul pada 27 Agustus 2021 [WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images]
Brussels, Jurnas.com - Uni Eropa menyuarakan ketidaksetujuan terhadap pemerintah baru Afghanistan yang dikuasai kelompok Taliban, pada Rabu (8/9).
Dikutip dari Reuters, menurut Uni Eropa, gerilyawan Islam itu tidak menepati janji untuk memasukkan perempuan dan kelompok agama lainnya.
"Ini tidak terlihat seperti formasi inklusif dan representatif dalam hal keragaman etnis dan agama yang kaya di Afghanistan yang kami harapkan dan Taliban menjanjikan selama beberapa minggu terakhir," kata Peter Stano, juru bicara layanan kebijakan luar negeri Uni Eropa.
"Inklusivitas dan representasi seperti itu diharapkan dalam komposisi pemerintahan transisi di masa depan, dan sebagai hasil dari negosiasi," sambung dia.
Salah seorang pejabat eksekutif senior Uni Eropa juga menyatakan kewaspadaan tentang pemerintahan sementara Taliban, yang mencakup orang-orang di bawah sanksi PBB dan dicari oleh Amerika Serikat, bahkan ketika blok itu mencoba untuk menunjukkan keterbukaan kepada para militan.
Uni Eropa Ancam akan Larang Twitter
"Uni Eropa siap untuk terus menawarkan bantuan kemanusiaan," kata Wakil Presiden Komisi Eropa Maros Sefcovic, seraya menambahkan bahwa dana donor jangka panjang bergantung pada Taliban yang menegakkan kebebasan dasar.
"Kami sangat, sangat hati-hati melihat bagaimana pemerintah baru berperilaku sebelum terlibat," katanya pada konferensi pers setelah pertemuan komisaris Uni Eropa.
Afghanistan menghadapi krisis layanan dasar dan makanan, sementara bantuan dari luar negeri akan segera habis menurut laporan PBB pada Selasa (7/9) kemarin, setelah Taliban menguasai negara itu pada 15 Agustus dan Amerika Serikat dan kekuatan Barat menarik diri.
KEYWORD :Uni Eropa Taliban Afghanistan Pemerintahan Baru Inklusivitas
