Selasa, 26/10/2021 03:10 WIB

Fraksi PKS Ragukan Data Kematian Covid-19 Versi Pemerintah

Pemerintah jangan main-main soal data ini. Covid-19 ini merupakan pandemi global, dimana setiap data yang dipublikasikan di suatu negara disorot dan dijadikan acuan oleh negara lain.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan mengingatkan Pemerintah agar berhati-hati merilis data kematian Covid-19 secara nasional. 

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menegaskan Pemerintah harus jujur dan transparan agar proses penanggulangan Covid-19 di Indonesia dapat dilaksanakan secara tepat. 

"Pemerintah jangan main-main soal data ini. Covid-19 ini merupakan pandemi global, dimana setiap data yang dipublikasikan di suatu negara disorot dan dijadikan acuan oleh negara lain," tegas Mulyanto kepada media, Selasa (7/9).

"Ini bukan semata-mata soal transparansi jumlah korban jiwa akibat Covid-19 tapi juga menyangkut nama baik bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Jangan sampai dunia menganggap Indonesia tidak jujur terkait data kematian Covid-19," sambungnya. 

Sebelumnya Pemerintah merilis data kematian akibat Covid-19 pertanggal 5 September 2021, sebanyak 135.861 jiwa. 

Namun The Economist memperkirakan data kematian akibat Covid-19 di Indonesia lebih besar lagi yaitu 280 ribu hingga 1,1 juta orang atau 500 persen dari angka resmi Pemerintah. 

Beberapa hari sebelumnya, Pemerintah Malaysia juga mempertanyakan penurunan jumlah penyebaran dan kematian akibat Covid-19 di Indonesia. 

Pemerintah Malaysia heran data terkait Covid-19 yang disampaikan Pemerintah Indonesia lebih rendah dari Malaysia. Padahal sebelumnya jumlah kasus Covid-19 Indonesia lebih tinggi dari Malaysia.

"Seharusnya Pemerintah mengkonsolidasikan data kematian Covid-19 ini lebih teliti dengan mengggunakan metoda dan parameter yang standar," terangnya. 

Seperti diketahui sebelumnya Pemerintah ingin mengeluarkan indikator kematian dari parameter penilai covid-19, karena dianggap bercampur dengan data kematian lain atau inakurasi. 

Belum lagi termasuk munculnya kasus kebocoran data vaksin, bahkan di dalamnya termuat data vaksin presiden jokowi.

"Di lapangan, tetutama di perdesaan, ada kecenderungan kematian covid-19 ditutupi sebagai kematian biasa, karena masyarakat tidak ingin penanganan jenazah korban termasuk penguburannya menjadi berbelit-belit,” jelas Mulyanto.

“Jadi memang cukup masuk akal kalau data kematian covid-19 yang disajikan Pemerintah lebih kecil dari angka yang sesungguhnya," imbuh Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini. 

Sebenarnya, lanjut Mulyanto, persoalan akurasi data ini adalah masalah yang klasik, hampir di berbagai sektor terjadi. 

Kendati demikian, terkait perbaikan data kematian Covid-19 ini perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Sebab, di dalamnya sangat terkait dengan pengambilan kebijakan dan strategi penanggulangan pandemi yang tepat dan akurat.

"Salah data bisa salah kebijakan dan strategi," tandasnya. 

TAGS : Warta DPR Komisi VII DPR Covid-19 Data kematian PKS Mulyanto




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :