Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan. (Foto: Dok. Parlementaria)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VI DPR-RI Nasim Khan menilai pemblokiran rekening penerima Bansos yang memicu aksi marah-marah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharani adalah sesuatu yang perlu diperjelas.
Menurut Nasim, Bank Himbara (himpunan bank milik negara) memang tidak akan sembarangan dan juga tidak boleh sembarangan dalam mencairkan segala sesuatu, apalagi adalah program pemerintah seperti BPUM, APBN, dan lain-lain.
"Masalah pemblokiran dari pihak direktur kemensos mungkin menerangkan proses dan aturan penerima agar sesuai dengan aturan," jelas Nasim, kepada wartawan, Senin (6/9/2021).
Nasim menilai pemblokiran itu wajar saja terjadi, jika di lapangan ditemukan data penerima tidak sesuai, atau karena yang datang bukan pemilik rekening. Juga bila ditemukan hal-hal janggal yang tidak semestinya.
"Dan memang tidak sedikit program bansos yang tidak terbarui data atau tidak layak menerima," lanjutnya.
Menurut Nasim, seharusnya Ibu Risma selalu Mensos dan jajaran bisa berkordinasi dan saling kroscek, baru kemudian berkomunikasi dengan Himbara sebagai penerima mandat.
Seperti Bansos lain, jelas Nasim, termasuk PKH dan sebagainya itu juga banyak tidak tepat sasaran. Ini bisa terjadi karena data lama dan mestinya mulai dikroscek.
Anggota Fraksi PKB ini menuturkan, sebelumnya Menteri Koperasi UKM Teten Masduki juga sempat menyampaikan di RDP dengan Komisi VI bahwa dilakukan percepatan program bantuan pemerintah.
Bagi Nasim, pernyataan itu tidak salah namun tidak juga benar. Seharusnya sesuai harapan Presiden adalah percepatan dalam ketepatan yang pemanfaatannya tepat sasaran.
"Boleh dilihat masih banyak yang kelewat dalam program bantuan yang bena-benar layak menerima. Ini masalahnya," tukas Nasim.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade juga menjelaskan duduk posisi Bank-bank BUMN dalam pembagian bansos, dan sempat membuat Mensos Ibu Risma memarahi beberapa bank BUMN karena memblokir rekening penerima bansos.
"Saya ingin menjelaskan. Tidak ada maksud bank BUMN untuk mempersulit pembagian bansos. Karena apa? Dari awal BUMN-BUMN kita sudah dapat perintah yang jelas dari presiden dan menteri BUMN untuk bekerja keras membantu pemerintah untuk memerangi pandemi," kata Andre.
KEYWORD :Nasim Khan Komisi VI DPR Bansos Tri Rismaharini Himbara PKB
