Webinar Indonesian Public Institute (IPI) membahas Pemilu Serentak 2024
Jakarta - Pelaksanaan Pemilu 2024 akan menjadi sejarah, karena untuk pertama kalinya Republik Indonesia melaksanakan pesta demokrasi langsung dan serentak, baik Pileg, Pilpres, dan Pilkada.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, mengatakan tantangan di Pemilu 2024 sangat besar dan tugas-tugas berat seluruh penyelanggara pun sudah di depan mata. Ia menegaskan hajatan demokrasi besar dalam waktu yang sama tentu butuh persiapan yang matang dan antisipatif.
"Bayangkan, pemilu diikuti jumlah calon anggota DPRD Kabupaten, Kota, dan Provinsi, serta DPR RI. Kemudian jumlahnya dikali jumlah partai. Belum lagi calon bupati, walikota, dan presiden beserta tim sukses. Semua kontestan itu memproduksi informasi publik.
Kader Partai Golkar Minta Airlangga Tidak Paksakan Diri Maju Capres, Dorong Kader yang Potensial
"Dalam pertandingan semuanya berupaya meyakinkan publik supaya didukung. Maka akan terjadi pertarungan gagasan dan informasi yang mengarahakan supaya rakyat memilih dia. Maka pemilu 2024 itu sangat gebyar," ungkap Bahtiar.
Pernyataan ini disampaikan Bahtiar dalam webinar/diskusi yang digelar Indonesian Public Institute (IPI) dengan mengangkat tema besar `Memotret Persiapan Pemilu 2024: Tahapan, Strategi dan Prediksi`, Kamis 2 September 2021.
Webinar yang dibuka dengan keynote speaker oleh Direktur Eksekutif IPI Karyono Wibowo itu menghadirkan narasumber dari pembuat kebijakan dan figur sentral penyelenggaraan pemilu, yakni Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Anggota KPU I Dewa Kade Wiarse Raka Sandi, Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, juga Psikolog Politik Hamdi Muluk yang juga berpengalaman dalam seleksi komisioner KPU.
Bahtiar mengatakan, pelaksanaan Pemilu 2024 perlu strategi dan metode meyakinkan publik yang baik, karena pada waktu yang sama rakyat yang menjadi konstituen juga beragam sekali.
"Tapi syukurnya, penyelenggaraan pemilu 2024 memiliki waktu persiapan yang lumayan cukup, yakni 2,5 tahun. Harus dimaksimalkan. Dan kita punya pengalaman keberhasilan Pilkada Serentak 2020," ujarnya.
Dalam memperkuat persiapan pemilu ini, Bahtiar menekankan pentingnya pembiayaan yang dilakukan diawal saat tahapan persiapan.
"Jadi persiapan harus dikasi anggaran, juga untuk anggaran IT, sosialisasi dan lainnya. Berikan anggaran yang cukup diawal. Mohon maaf, anggaran di masa persiapan itu yang penting karena itu akan menentukan selanjutnya," ungkap Bahtiar.
Menyambung tentang pembiayaan Pemilu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan Pemilu 2024 memang tergolong sangat mahal, dimana pengajuan KPU, Bawaslu dan apakah sumber APBN dan APBD, kebutuhan Pemilu 2024 tidak kurang dari Rp150 triliun. Ini belum bicara biaya keamanan dan lainnya.
"Maka biaya besar ini harus kita konversi dalam kualitas pemilu yang tinggi. Kita harus siapkan sedemikian rupa secara prinisp dan teknis, agar ada perubahan dan kualitas penyelenggaraan yang lebih baik. Kita berharap outputnya terjadi peningkatan kualitas," jelasnya.
Doli juga menyebut sudah diputuskan adanya tambahan waktu pelaksanaan tahapan dari 20 bulan menjadi 25 bulan. Sedangkan waktu pencoblosan juga sudah ditetapkan dalam tim kerja bersama, yakni untuk Pilpres dan Pileg pada 21 Februari 2024 dan Pilkada pada 27 November 2024. Itu merupakan keputusan di tim kerja bersama, sedangkan keputusan finalnya disampaikan dalam Raker bersama dalam waktu dekat.
Mantan Ketua KNPI ini menyampaikan sejumlah isu penting yang perlu dicermati. Diantaranya terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dalam pengalaman di setiap pemilu selalu menjadi masalah. Karena itu, Pada Pemilu 2024 harus dipetakan berdasarkan data base kependudukan yang baik.
"Kita juga harus membangun sistem pelaksanaan pemilu yang sederhana, mudah, menyenangkan., Pemilu yang atraktif sehingga tidak rumit, membosankan bahkan menakutkan. Caranya dengan menyederhanakan pemilu dengan sistem digitalisasi,. Harus dibuat sebuah sistem digitalisasi, dan ini dipersiapkan dengan baik, salah satunya SiRekap dan tahap lainnya," ungkap Doli.
Adapun Anggota KPU I Dewa Kade Wiarse Raka Sandi, dalam paparannya menyampaikan sejumlah langkah persiapan yang dilakukan hingga muncul usulan waktu pelaksanaan P;emilu Legislatif dan Pilpres pada 21 Februari dan Pilkada Bupati, Wali Kota, dan Gubernur pada 27 November 2024.
Ia menjelaskan, waktu pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres diusulkan pada 21 Februari 2024 karena kondisi cuaca di Februari diprediksi sudah tidak musim hujan , sehingga menghindarkan pada kendala distribusi logistik Pemilu.
Selain itu, juga terkait waktu persiapan yang harus disusun sejak saat ini. Meliputi penyusunan regulasi, pengembangan aplikasi infrastruktur, uji coba dan simulasi, waktu sosialisasi kepada stakeholder terkait bimbingan teknis.
Sedangkan Pilkada Kabupaten, Kota, dan Provinsi dipilih 27 November 2024 dengan melihat pada pengalaman, bahwa Persiapan Pemilihan 2018 selama 12 bulan, kemudian persiapan pemilu 2019 selama 20 bulan, dan Persiapan Pemilihan 2020 selama 15 bulan.
“Dengan mempertimbangkan kompleksitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 maka perlu dilakukan tahapan Kegiatan Pemilu dan Pemilihan lebih awal. Kita usulkan lebih dari 20 bulan atau disepakati lebih dari 25 bulan," ungkap Raka Sandi.
Raka juga mengingatkan salah satu antisipasi yang perlu dilakukan adalah jika pandemi Covid-19 masih mewabah di Pemilu 2024, maka harus disiapkan anggaran tambahan diluar pelaksanaan pemilu, yakni anggaran akomodasi protokol kesehatan.
"Persediaan APD di daerah dan lainnya, harus diantisipasi karena bersamaan dan di tahun anggaran yang sama. Tapi kita harap pandemi berakhir sehingga beban anggaran bisa berkurang," ungkapnya.
Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menekankan pentingnya antisipasi pada politisasi SARA. Ia menilai Pemilu Serentak 2024 akan ditentukan seberapa baik dalam menekan adanya politik idenitas yang selama ini menjadi model kampanye.
"Isu SARA ini dianggap isu sangat mudah diletupkan dan potensi ledak tinggi. Sebenarnya partai politik, relawan, dan timses sadar bahwa kampanye dengan memobilisasi isu SARA dan politik identitas akan murah dan punya daya ledak tinggi. Maka ini harus diantisipasi. Perlu sosialisasi," tandasnya.
Adapun terkait teknis penyelenggaraan dan lainnya, Afifuddin mengatakan yang terpenting sebenarnya bagaimana kolaborasi dilakukan sejak awal, agar antisipasi hal yang mungkin terjadi bisa dilakukan walau belum pernah dialami.
"Seperti Pilkada 2020 di masa pandemi, itu memang berkat kolaborasi yang baik, bukan hanya penyelenggara juga dengan kesehatan dan sebagainya," ungkap Afifuddin.
Psikolog Politik Hamdi Muluk, menyoroti perihal personel penyelenggara pemilu yang akan bekerja sangat keras pada pemilu serentak 2024. Ia mengingatkan bahwa syarat-syarat terkait integritas, kapasitas, kapabilitas, kompetensi dan sebagainya itu juga harus didukung syarat tentang kemampuan secara fisik.
Semua proses mencari sosok yang paling siap ini, jelas Hamdi, akan tergantung pula dari proses seleksi calon penyelenggara pemilu yang dilakukan pada 2022 nanti. Hamdi berharap agar komisioner KPU dan Bawaslu saat ini bisa ikut lagi dalam seleksi, sehingga ada kesinambungan persiapan pemilu dari yang sudah disiapkan saat ini.
"Saya harap semua komisioner KPU dan Bawaslu saat ini ikut lagi seleksi. Prihal berapa yang lolos itu nanti yang penting ada kesinambungan," jelasnya.
KEYWORD :Pemilu Pilkada Pilpres IPI Karyono Wibowo Pemilu Serentak 2024 KPU
