Jum'at, 13/08/2021 18:12 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mendesak kementerian kesehatan untuk segera menyelesaikan uji klinis terhadap ivermectin.
Bukan tanpa alasan, menurut dia, ivermectin diyakini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pengobatan Covid-19. Itu telah diakui oleh beberapa ilmuwan di Jepang.
"Hari ini saya membaca berita bahwa para ilmuwan Jepang telah memakai ivermectin untuk pengobatan awal bagi yang terpapar Covid-19. Hasilnya, ivermectin dianggap sangat efektif untuk menyembukan orang yang terpapar," kata Saleh dalam keterangannya, Jumat (13/8).
Berkenaan dengan ivermectin ini, kata Saleh yang perlu segera dilakukan adalah uji klinis. Dengan begitu, penggunaan ivermectin sebagai obat covid-19 dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
DPR Dukung Kolaborasi Tingkatkan Kualitas SDM Kesehatan
DPR Desak Pemerintah Format Ulang Tata Kelola Niaga Migas
DPR Dukung Pemerintah Buat Rencana Induk Nasional di Bidang Kesehatan
"Ini tidak bisa ditunda-tunda mengingat penyebaran virus Covid-19 dengan berbagai variannya masih tinggi di Indonesia. Kita tidak melihat siapa produsennya. Yang dituntut adalah bagaimana agar obat itu tersedia. Sebab, masyarakat banyak yang membutuhkan. Karena itu, obat ini tidak boleh langka," ungkap politikus PAN ini.
Saleh mengungkapkan, kalau ada produsen yang dinilai melanggar, ya harus diselesaikan oleh BPOM. Kalau tidak bisa ditertibkan, tinggalkan saja. Silahkan dicari lagi produsen yang bisa memenuhi semua ketentuan yang ada.
Lebih jauh, Ketua Fraksi PAN DPR ini mengungkapkan, dalam paparan Menkes Budi Gunadi Sadikin di Komisi IX, ivermectin ini disebut sebagai salah satu obat yang dipakai untuk pengobatan Covid-19. Tentu, paparan itu perlu didukung dengan uji klinis agar penggunaannya bisa lebih resmi.
"Soal pengadaan obat Covid-19 ini, kita tidak bisa berleha-leha. Kita harus mengejar agar upaya treatment bagi yang terpapar bisa maksimal," ungkap Wakil Ketua MKD DPR ini
"Saya melihat, belum ada niat sungguh-sungguh dalam urusan penanganan kelangkaan obat ini. Saya kira, ini bisa menjadi pintu masuk untuk menunjukkan keseriusan pemerintah," demikian Saleh.