Selasa, 03/08/2021 18:02 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegaiatan Masyarakat (PPKM) yang sudah dua kali diperpanjang menjadi level 4 hingga 9 Agustus, harus dijadikan momemtum perbaikan bangsa. Tidak hanya di sektor kesehatan, tapi juga sosial dan ekonomi.
Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan mengatakan, semua komponen bangsa harus kian peka terhadap kondisi terkini seiring pemberlakuan PPKM untuk mengatasi pandemi Covid-19.
"Seharusnya momen ini semakin membuat kita semua sensitif juga peka untuk mulai berbuat yang terbaik atas kondisi bangsa," kata Nasim Khan.
Hanya saja fakta di lapangan kerap tidak sejalan dengan harapannya. Nasim menyebut, bantuan sosial (Bansos) memang sudah berjalan. Tapi, sistemnya berupa data penerima tidak pernah beres dari dulu sebelum pandemi sampai sekarang.
DPR Dorong Peningkatan Anggaran di Ditjen PSDKP Cegah Illegal Fishing
Cegah Salah Sasaran, Pemerintah Diminta Segera Benahi Distribusi KIP Kuliah
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Dukungan IAEA untuk Pembangunan PLTN di Indonesia
"Terbukti selama ini kita lihat permasalahan bantuan PKH maupun Bansos tidak pernah beres. Seharusnya semua bersinergi. Apalagi, ada aparatur desa sebagai ujung tombak yang selama ini kuràng diperankan," ucap politisi PKB ini.
Padahal, sambung Nasim, aparatur desa sangat paham dengan kondisi masyarakatnya bila diberdayakan untuk mendata para penerima Bansos. Masalahnya, selalu saja ada oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi dan golongan.
"Fakta dan data yang kita serap dari dapil, lalu kita sampaikan ke semua instansi, kementerian, dan pemda. Susah untuk mendapat perhatian, karena semua saling lempar kebijakan, baik pemda maupun pemerintah pusat," kilahnya.