Rabu, 28/07/2021 16:35 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Pasca meminta pemerintah menyediakan Rumah Sakit (RS) khusus pejabat, kini Partai Amanat Nasional (PAN) bak pahlawan kesiangan. Dimana, mereka tidak setuju dengan keputusan Sekjen DPR RI untuk menyediakan fasilitas isolasi mandiri (Isoman) di hotel bagi anggota DPR.
Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto meminta, fasilitas isoman bagi anggota DPR yang terpapar Covid-19 di hotel tersebut dibatalkan.
"Bahwa terhadap keputusan Sekjen DPR yang menyediakan hotel untuk isoman para anggota DPR yang terpapar Covid-19, saya kira ini tidak tepat dan kami berharap ini dibatalkan," kata Yandri kepada wartawan, Rabu (28/7).
Menurutnya, bilamana ada anggaran DPR yang dilakukan untuk refocusing penanganan Covid-19 itu sebaiknya diperuntukkan bagi masyarakat atau rakyat, seperti pengadaan obat-obatan, atau pengadaan sembako, atau bantuan lain yang langsung kepada masyarakat.
DPR Dukung Kolaborasi Tingkatkan Kualitas SDM Kesehatan
DPR Desak Pemerintah Format Ulang Tata Kelola Niaga Migas
DPR Dukung Pemerintah Buat Rencana Induk Nasional di Bidang Kesehatan
"Jadi kalau untuk anggota Dewan, saya kira mereka-mereka atau kami-kami sudah mampu untuk mengurus diri sendiri dan tidak perlu difasilitasi oleh negara karena saat ini yang paling dibutuhkan adalah bagaimana kita membantu rakyat yang sedang kesusahan. Kami usul supaya program hotel untuk isoman para anggota DPR dibatalkan," ujarnya.
Sekjen DPR Indra Iskandar memastikan fasilitas hotel untuk isoman bukan program yang dianggarkan. Menurutnya, anggaran fasilitas itu bersumber dari anggaran perjalanan luar negeri yang tidak terpakai dan anggaran lain yang bersifat kontingensi.
"Jadi anggaran COVID ini anggaran kontingensi, bukan yang diprogramkan. Kami menggeser dari anggaran perjalanan luar negeri yang nggak terpakai, dari kegiatan narasumber yang nggak boleh lagi sekarang. Jadi kami menggeser-geser dari dana-dana itu, sifatnya kontingensi, nggak dianggarkan secara utuh tapi kalau dibutuhkan kami revisi. Anggaran COVID kan sekarang ada di setiap kementerian," ujar Indra, Selasa (27/7).
Sementara, sebelumnya Wasekjen DPP PAN Rosaline Rumasuew meminta pemerintah membuat RS khusus pejabat. Ia menyoroti banyak pejabat negara positif Covid-19 dan sulit mendapatkan fasilitas kesehatan.
Menurutnya, pemerintah lupa menyediakan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit untuk pejabat negara. Rosaline menilai pejabat negara harus diistimewakan lantaran mereka bertugas memikirkan rakyat.
"Begitu Corona lahir, Kementerian Kesehatan harus mulai waspada. Karena pejabat negara ini harus diistimewakan, dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya," kata Rosaline dalam webinar, Rabu (7/7).
Sementara itu, Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay juga mengeluarkan pernyataan serupa. Saleh merasa kehilangan atas meninggalnya anggota DPR RI Fraksi PAN John Siffy Mirin karena Corona. Saleh tak ingin lagi ada anggota DPR yang tidak mendapatkan ruang ICU di rumah sakit.
"Saya tidak mau lagi misal mendengar ada anggota DPR yang tidak dapat tempat ICU seperti yang dialami anggota Fraksi PAN saudaraku John Siffy Mirin, anggota DPR dari Papua Fraksi Partai Amanat Nasional tidak dapat ICU, ya," kata Saleh.