Sabtu, 12/11/2016 13:56 WIB
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diperkuat dari segi infrastruktur kelembagaannya. Jika itu terpenuhi upaya pemberantasan korupsi akan berjalan cepat.
Demikian disampaikan Mantan Ketua KPK, Abraham Samad dalam Seminar Nasional Pemberantasan Korupsi bertajuk "Peran Penegak Hukum dalam Memberantas Korupsi", di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Sabtu (12/11).
Menurut Abraham, kalau mau pemberantasan korupsi berjalan cepat, KPK harus ada di setiap provinsi.
"Kalau pemberantasan korupsi mau berjalan cepat, KPK harus diperkuat dari segi infrastruktur kelembagaannya. Harus hadir di setiap provinsi. Kalau ngga akan jadi problem terus menerus," ungkap Abraham.
Korea Selatan Tingkatkan Kewaspadaan Diplomatik dengan Alasan Ancaman Korea Utara
Lokasi Protes pro-Palestina di UCLA Diserbu dan Dibubarkan Polisi
Jessica Alba Jadi Komando Pasukan Khusus di Trigger Warning
Saat menjabat sebagai pimpinan, Abraham mengaku pihaknya telah mengajukan kepada DPR soal keberadaan KPK di daerah. Namun, hingga saat ini belum diterima dengan alasan anggaran.
"Belum diterima DPR karena alasannya menyangkut anggaran. Anggarannya besar," ujar dia.
"Maka pemerintah sekarang harus memberikan uang sebesar-sebesarnya agar KPK bisa mengembangkan infrastruktur sampai ke daerah-daerah," ditambahkan Abraham.
Soal keberadaan KPK di daerah disampaikan Abraham merespon pertanyaan soal masih maraknya praktik rasuah di daerah. Utamanya terjadi di bagian Timur Indonesia. Maraknya praktik dugaan rasuah itu ditengarai lantaran tak tersentuh oleh lembaga penegak hukum, termasuk KPK.
"Di Irian, Ambon perilaku disana sangat korup. Ini tidak tersentuh. KPK sarankan buka di sana," tandas Abraham.
Keyword : KPK Abraham Samad Korupsi