Jum'at, 09/07/2021 10:41 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Panja HKPD) Komisi XI DPR RI yang digelar pada Rabu (7/7/2021), anggota Panja HKPD dari fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan keprihatinannya atas sejumlah persoalan-persoalan krusial yang disampaikan oleh para pakar yang hadir dalam RDPU ini.
Para pakar yang hadir dan menyampaikan pandangannya adalah Prof. Mardiasmo, Prof. Djohermansyah Djohan dan Prof. Mahfudz Sidik. Dalam rapat ini terungkap sisi-sisi filosofi dari otonomi daerah dimana desentralisasi fiskal merupakan salah satu dari desentralisasi ekonomi yang terkandung di dalam otonomi daerah.
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini memaparkan bahwa mengelola negara Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar yaitu sejumlah 270,22 juta jiwa, keragaman etnis dan budaya yang tercermin dalam Bhineka Tunggal Ika, tentu tidaklah mudah.
“Namun, ada kewajiban pemerintah pusat yang harus dilakukan untuk mentransfer keuangan kepada pemerintah daerah yang merupakan hak daerah sebagai konsekuensi pembagian tugas untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat di daerahnya,” katanya.
Fraksi PKB Raih Award Peduli Kesejahteraan Masyarakat Desa, Cucun: Bangun Indonesia dari Desa
RUU HKPD Resmi Disahkan Jadi UU, PKS Tetap Konsisten Menolak
Diketok Hari Ini, PKB Pastikan RUU HKPD Perkuat Desentralisasi Fiskal
Sayangnya, fakta dilapangan menunjukkan bahwa transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, jumlahnya tidak signifikan. Hal ini membuat pemerintah daerah kesulitan di dalam membangun dan mensejahterakan rakyat di daerahnya.
“Ini menjadi catatan penting bahwa Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) adalah hak daerah. Dengan konsekuensi daerah memiliki tugas untuk mensejahterakan rakyat di daerahnya,” tambah Anis.
Mengulas tentang kemandirian fiskal daerah, politisi senior PKS ini mengungkapkan, sebagaimana data yang dikemukakan oleh para ahli, fakta dilapangan juga menunjukkan bahwa sebagian besar atau sekitar 70% anggaran daerah mengandalkan dari TKDD. Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata hanya sekitar 20-30%.
“Jika TKDD macet, alangkah menderitanya daerah apalagi terkait dengan pelayanan publik, pembangunan-pembangunan infrastruktur dan yang lainnya,” ujar Anis.
Anis juga menngungkapkan bahwa penelitian tentang penyaluran anggaran pemerintah pusat ke daerah, telah banyak dilakukan. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh World Bank tahun 2010 yang ditaungkan dalam Laporan Penelitian Dana Transfer Pusat ke Daerah; Penyempurnaan Grand Design Desentralisasi Fiskal 2010, yang menyebutkan bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi terutama terkait dengan administrasi, keterlambatan, peraturan selalu berubah, dan juknis yang selalu terlambat.
Anis menegaskan bahwa laporan penelitian yang dikeluarkan World Bank tahun 2010 ini, harus menjadi catatan untuk semua karena sudah sebelas tahun berlalu, masalah yang telah diungkap dalam penelitian ini masih terus berulang. Bahkan belum juga menemukan solusinya.
“RUU HKPD yang sedang dirancang perlu memuat solusi yang ditawarkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang memang sudah terdeteksi sejak belasan tahun yang lalu,” pungkasnya.
Keyword : RUU HKPD Anis Bryarwati Kesejahteraan Masyarakat