Rabu, 07/07/2021 13:36 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Mahkamah Agung (MA) meminta seluruh lembaga peradilan agar menerapkan persidangan secara daring. Aturan itu berlaku bagi setiap persidangan yang memang tidak bisa ditunda penanganannya.
Hal itu seiring penerapan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sebagaimana kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Di mana, PPKM Darurat yang merupakan langkah upaya menekan laju penularan Covid-19 diterapkan pada 3-20 Juli 2021.
"Selama PPKM Darurat agar menerapkan persidangan secara daring bagi semua perkara yang tidak dapat ditunda penanganannya, dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung yang telah ditetapkan," kata Ketua MA Muhammad Syarifuddin dalam keterangannya, Rabu (7/7).
Syarifuddin menjelaskan, bagi perkara perdata, perkara perdata agama, perkara tata usaha negara dan perkara tata usaha militer mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
10 Ucapan Hari Peringatan Konferensi Asia Afrika 2026 yang Penuh Makna
71 Tahun Konferensi Asia Afrika: Warisan Bandung di Tengah Dunia Bergejolak
Mendes Yandri Ajak Setiap Ormas Punya Desa Binaan
"Bagi perkara pidana, perkara pidana militer dan perkara jinayat mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
Syarifuddin menuturkan, dalam hal tidak memungkinkan untuk dilakukan persidangan secara daring, karena adanya kendala jaringan atau kendala teknis lainnya bahwa persidangan harus digelar tatap muka atau luring dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang sangat ketat. Serta semua pelaksana persidangan telah dilakukan tes swab antigen terlebih dahulu, paling lambat 1×24 jam sebelum persidangan digelar.
"Demikian menjadi perhatian agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi keselamatan dan kesehatan kita semua," pungkas Syarifuddin.
Keyword : Mahkamah Agung MA Pengadilan PPKM Covid-19