Sabtu, 06/06/2026 18:28 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Indonesia Police Watch (IPW) mengungkap adanya informasi mengenai pemeriksaan terhadap mantan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto, oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
Informasi tersebut dikaitkan dengan perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola izin usaha pertambangan (IUP) PT Quality Success Sejahtera (QSS) di Kalimantan Barat yang menjerat pengusaha tambang Sudianto alias Aseng.
Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan Sudianto alias Aseng sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola IUP PT QSS pada 21 Mei 2026.
Penetapan tersangka tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola pertambangan bauksit di Kalimantan Barat sepanjang periode 2017-2025.
IPW Minta Prabowo Evaluasi Jampidsus Kejagung
Dinilai Gagal Beri Keadilan, Kapolri Didesak Copot Kapolda Kalbar
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Ketum HIPMI Mardani Maming
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan pihaknya memperoleh informasi mengenai adanya pemeriksaan terhadap mantan Kapolda Kalbar di lingkungan Propam Mabes Polri.
Menurutnya, informasi tersebut muncul setelah Kejaksaan Agung menangkap Sudianto dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan bauksit di Kalimantan Barat.
“IPW mendapatkan informasi bahwa ada informasi pemeriksaan memang terhadap (eks) Kapolda Kalbar oleh Propam Mabes Polri. Peristiwa ini di latar belakangi menurut saya dengan dikaitkan ditangkapnya Sudianto alias Aseng pengusaha yang melakukan penambangan bauksit di Kalimantan Barat,” ujar Sugeng dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).
Sugeng mengatakan, di tengah proses hukum yang berjalan, berkembang berbagai isu di masyarakat yang mempertanyakan mengapa aktivitas yang diduga dilakukan Sudianto selama bertahun-tahun seolah tidak tersentuh penegakan hukum.
“Sementara dari perkembangan tersebut ada isu bahwa Sudianto alias Aseng bebas melakukan hal tersebut sementara Kapolda tidak menindak ini masih isu,” paparnya.
Meski demikian, Sugeng mengingatkan bahwa pemeriksaan Propam tetap harus didasarkan pada alat bukti yang kuat dan tidak cukup hanya mengandalkan pengakuan atau isu yang berkembang.
Ia juga menduga penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) berupaya menggali keterangan dari Sudianto mengenai pihak-pihak yang diduga memberikan perlindungan atau menjadi backing dalam aktivitas pertambangan tersebut.
Namun, menurutnya, pengakuan semata tidak cukup untuk menjerat seseorang tanpa didukung alat bukti lain yang sah.
“Intinya pemeriksaan oleh Propam Mabes tidak tergantung bukti kuat atau tidak. Kejagung, Jampidsus saya duga menekan Sudianto alias Aseng untuk membuka siapa yang jadi backing, tetapi walau ada pengakuan tanpa alat bukti lain akan sulit,” kata Sugeng.
Karena itu, IPW meminta publik menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan Propam Polri. Menurut Sugeng, proses lebih lanjut baru dapat dilakukan apabila ditemukan bukti yang cukup untuk mendukung dugaan pelanggaran disiplin maupun etik.
Sementara itu, isu pemeriksaan tersebut muncul menjelang serah terima jabatan Kapolda Kalimantan Barat dari Irjen Pol Pipit Rismanto kepada Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar.
Pergantian jabatan tersebut dilakukan dalam rangka mutasi yang dipimpin langsung Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, pada Minggu, 1 Juni 2025 .
Di Kalimantan Barat, pergantian Kapolda itu kemudian memunculkan berbagai spekulasi yang mengaitkannya dengan penangkapan Aseng oleh Kejaksaan Agung
Bahkan beredar informasi bahwa tim dari Mabes Polri telah turun ke Pontianak untuk memeriksa sejumlah pihak yang diduga mengetahui perkara tersebut.
Meski demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi dari Polri maupun Kejaksaan Agung yang mengaitkan pergantian Kapolda Kalbar dengan kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan yang tengah ditangani.