Rabu, 09/06/2021 17:24 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kebijakan otonomi khusus (Otsus) yang selama ini berjalan di Papua belum bisa menjawab dan mengakomodir kepentingan masyarakat Papua atau orang asli Papua.
Hal itu diutarakan Wakil Ketua Otsus Papua/" style="text-decoration:none;color:red;">Pansus Otsus Papua DPR RI, Yan Permenas Mandenas dalam diskusi di Media Centre DPR RI dalam diskusi bertajuk `RUU Otsus Sejahterakan Rakyat Papua?`, Rabu (9/6).
Dia menjelaskan, pendekatan Otsus selama ini belum memiliki penanganan terpadu dengan semangat implementasi di Papua selama 20 tahun. Hal itu, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan satu kesatuan.
“Selama ini yang buat otsus di Papua gagal adalah orang orang yang ada di Pusat juga, oknum-oknum tertentu itu juga, jadi bagaimana otsus di Papua mau berhasil kalau watak orang-orang tertentu di pusat masih punya watak yang ikut juga memainkan dan turut bermain di dalam alokasi dana otsus untuk Papua, termasuk juga dengan kebijakan kebijakan afirmasi yang dilakukan,” tegas politisi Partai Gerindra/" style="text-decoration:none;color:red;">Gerindra ini.
DPR Minta Jepang Ajarkan Smart Farming ke Petani Muda Indonesia
Gerindra Tegaskan Tak Punya Masalah dengan PKS
DPR Dukung Rencana Jokowi Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online
Oleh karena itu, lanjut Yan, diperlukan langkah-langkah konkret untuk membangun karakter pemimpin bangsa dalam mengatasi persoalan yang ada di Papua. Termasuk, penyamaan pikiran antara pemerintah pusat dan daerah.
“Jadi kita perlu membangun karakter pemimpin bangsa ini bukan saja di Papua, dari pusat sampai daerah supaya wataknya mindsetnya sama. Kemajuan ini kita mau arahkan kemana, tetapi selama ini kendalanya ada disitu,” tegasnya.
“Jadi sebenarnya salah satu faktor untuk menghambat kemajuan di Papua juga ada di para birokrat. Oknum-oknum di birokrat itu harus dibersihkan dulu kalau kita mau kebijakan dan semangat para pemimpin bangsa kita yang punya gagasan yang brilian ini bisa diterjemahkan sampai ke tingkat paling bawah,” sambung Yan.
Terlepas dari itu, dia tak menampik kalau selama ini implementasi otsus banyak memberikan perubahan-perubahan di Papua, meski perubahan-perubahan itu belum mencapai target dan harapan masyarakat asli Papua.
“Sehingga riak-riak itu masih terus terjadi. Ketika sudah terjadi berbagai macam riak-riak di daerah, timbullah berbagai macam persepsi, bahwa memang orang di papua belum bisa kita ibarat kita tenangkan dengan kebijakan otonomi khusus, harus kita evaluasi,” tutup anggota Komisi I DPR RI ini.