Selasa, 08/06/2021 19:33 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kejadian banyaknya pencurian data belakangan ini membuat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) semakin urgen.
Pihak DPR RI pun sudah membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU ini sejak 1 September 2020 tahun lalu.
"Sebetulnya kami di DPR juga sudah sangat aware. Teman-teman pasti tahu kalau rancangan undang-undang itu masuk yang jangka 5 tahun mungkin mudah, tetapi begitu masuk ke prioritas itu pasti sulit karena banyak kepentingan," kata Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Christina Aryani dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk `Urgensi RUU Perlindungan Data Pribadi` di Media Center Parlemen, Senayan, Selasa (8/6).
Selain itu, kata Christina, RUU PDP ini dibatasi oleh Badan Legislasi, karena setiap alat kelengkapan dewan itu hanya boleh membahas satu UU setiap satu tahun masa sidang.
DPR Dukung Kolaborasi Tingkatkan Kualitas SDM Kesehatan
DPR Desak Pemerintah Format Ulang Tata Kelola Niaga Migas
DPR Dukung Pemerintah Buat Rencana Induk Nasional di Bidang Kesehatan
"Ketika itu berhasil diselesaikan, baru boleh move on to the next gitu, nah itulah yang terjadi. Hingga singkat kata, akhirnya RUU Perlindungan Data Pribadi ini diajukan oleh Pemerintah. Jadi inisiatifnya dari Pemerintah, dan itu kemarin sudah dibentuk Panjanya per 1 September 2020," terangnya.
Untuk itu, lanjut dia, Komisi I DPR RI melakukan segala upaya terkait hal ini.
"Banyak sekali RDP (Rapat Dengar Pendapat) yang kami lakukan. Kami mengundang pakar-pakar, dan kami mengundang asosiasi untuk mendapat masukan-masukan," ungkapnya.
Tak hanya RDP, saat melakukan kunjungan kerja, DPR juga mengunjungi sejumlah LSM, NGO dan asosiasi yang bisa memberikan lebih banyak lagi masukan-masukan. Pasalnya, pembahasan hal ini bukan sesuatu yang cukup baru dan banyak aspek yang mungkin tidak semua orang familiar. Oleh karena itu, perlu digali terlebih dahulu.
"Dimana RUU PDP saat ini ini sudah dua kali masa sidang dibahas dan akan diperpanjang lagi untuk masa sidang ketiga. Jadi situasinya saat ini kami sedang menunggu lampu hijau dari Bamus agar kami bisa mulai membahas," pungkasnya.
Keyword : Warta DPR Komisi I DPR RUU PDP Christina Aryani Panja