Diduga Sembunyikan Barang Bukti, Penyidik Polda Kepri Dilaporkan ke Paminal Mabes Polri

Senin, 31/05/2021 17:38 WIB

Jakarta, Jurnas.com - Dua penyidik Polda Kepulauan Riau (Kepri), yakni Briptu Jefri R Simanjuntak dan Ipda Ridho Lubis diadukan ke Karopaminal Divropam Mabes Polri.

Keduanya dilaporkan oleh Dedy Supriadi dan anaknya Dwi Buddy Santoso yang mengaku menjadi korban peradilan sesat di Pengadilan Negeri Batam.

Dedy bersama Dwi Buddy melalui kuasa hukumnya Mahatma Mahardhika, SH, menyebut Briptu Jefri dan Ipda Ridho menyembunyikan sedikitnya 3 (tiga) barang bukti penting yang bersifat menentukan pada saat penyidikan dalam Laporan Polisi Nomor: LP-B/34/V/2019/SKPT-Kepri tanggal 02 Mei 2019, yang diduga melibatkan Ipda Muhammad Ridho.

Mahatma menjelaskan, kliennya adalah korban praktik mafia hukum dan rekayasa kasus, serta dituduh melakukan pidana penggelapan, sebagaimana yang dimaksud pasal 372 KUHP atas laporan oleh Kasidi alias Ahok melalui kuasa hukinnya Minggu Sumarsono.

Kasidi alias Ahok sendiri diketahui seorang pedagang besi tua di Batam yang dikenal dekat dengan aparat penegak hukum di wilayah Kepri.

"Saya ingin pengaduan ini diproses sesuai ketentuan hukum untuk mencegah terjadinya kembali peradilan sesat yang menelan korban orang-orang yang tidak bersalah khususnya di wilayah hukum Kepulauan Riau dan Batam," ujar Dedy Supriadi usai menyampaikan pengaduannya ke Karopaminal Divpropam Mabes Polri.

"Cukup saya dan kawan-kawan yang menjadi korban praktik mafia hukum yang dilakukan secara sistemik, vulgar, dan sempurna karena melibatkan penyidik, JPU, dan hakim. Mirip sebuah orkesta ” lanjutnya.

Secara ringkas, kuasa hukum Dedy dan Dwi Buddy, Mahatma mengatakan bahwa Kasidi selaku Direktur PT. Karya Sumber Daya, telah mengkonstruksikan secara palsu dalam laporannya.

Kasidi mengaku telah dirugikan sebesar Rp3,6 miliar gara-gara Dedy Supriadi dan Dwi Buddy Santoso menggelapkan barang, berupa besi scrap seberat 125 ton dan tembaga 60 ton yang diakui milik Kasidi.

Kasidi mengaku membeli barang-barang itu dari Mohamad Jasa bin Abdulah, Direktur Jasid Shipyard (M) SDN, BHD. Padahal besi scrap seberat 125 ton dan tembaga 60 ton bukanlah milik Kasidi, melainkan milik Mohamad Jasa bin Abdullah yang berada di Gudang PT. Ecogreen Oleochemicals.

Tempat tersebut disewa oleh Mohamad Jasa bin Abdullah berdasarkan bukti berupa dokumen Contract Agreement No. 001/PTEO/2019 tertanggal 07 Januari 2019, yang telah diserahkan kepada penyidik pada saat pemeriksaan.

Menurut Dedy Supriadi, meskipun sejatinya Gudang PT. Ecogreen Oleochemicals disewa oleh Mohamad Jasa bin Abdullah selaku Direktur Jasid Shipyard (M) SDN, BHD? Namun oleh penyidik Briptu Jefri R Simanjuntak, keterangan mengenai fakta tersebut tidak dimasukan kedalam BAP.

Bahlan bukti berupa dokumen Contract Agreement No. 001/PTEO/2019 tertanggal 07 Januari 2019 dihilangkan dalam berkas perkara.

Perbuatan ini diduga dilakukan untuk mendukung rekayasa dan konstruksi persangkaan pidana penggelapan yang tengah dibangun.

“Besi scrap crane seberat 125 ton dan tembaga 60 ton bukanlah miik Kasidi alias Ahok, maka tidak pernah disita penyidik untuk djadikan barang bukti dalam perkara guna menguatkan tindak pidana yang dipersangkakan, dan tidak ada kaitannya dengan saya,” ujarnya.

Pada tanggal 26 Agustus 2018, Kasidi alias Ahok telah menandatangani Sales Agrement Nomor: 035/KSD-BTM/VIII/2018 pada tanggal 26 Agustus 2018, dengan Jasid Shipyard & Engineering dalam hal ini Mohamad Jasa bin Abdullah, tentang pembelian scrap seberat 3.688 Tons, dengan pola timbang bayar.

Artinya setelah ditimbang baru dilakukan pembayaran. Dalam perjalanan, pada tanggal 23 Mei 2019, Kasidi alias Ahok mengklaim kepada Mohamad Jasa bin Abdullah atas permasalahan besi scrap seberat 125 ton dan tembaga 60 ton.

Terhadap klaim kerugian dari Kasidi alias Ahok tersebut telah diselesaikan oleh Mohamad Jasa bin Abdullah dengan cara mengurangi jumlah hutang Kasidi kepada Mohamad Jasa bin Abdullah, berdasarkan barang bukti Surat Kesepakatan Bersama Tentang Sisa Pembayaran Penjualan Besi Scrap Impsa 4 Unit Crane Container tanggal 24 Mei 2024.

Barang bukti ini juga disembunyikan oleh penyidik. “Mohamad Jasa bin Abdullah berhak menjual besi 125 ron dan 60 ron tembaga kepada pihak lain dalam hal ini dengan memerintahan menjual kepada saya dan hal ini bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sekalipun Mohamad Jasa bin Abdullah sudah terikat jual beli dengan Kasidi karena perikatan jual beli yang ditandatangani untuk barang yang berbeda” tukasnya.

Berdasarkan perintah dari pemilik barang dalam hal ini Mohamad Jasa bin Abdullah, Dedy Supriadi bersama anaknya Dwi Buddy Santoso lalu menjual besi scrap seberat 100 ton kepada Sunardi, Direktur PT. Royal Standar Utama. Dan oleh Sunardi pada tanggal 24 April 2019, besi scrap 100 ton tersebut ditawarkan kepada Usman alias Abi dan Umar yang kemudian ditandatangi Surat Perjanjian Jual Beli Scrap, dengan harga Rp.4500 per kilo gram yang dilanjutkan pembuatan Surat Pernyataan dan Kwitansi.

Perintah dari Mohamad Jasa bin Abdullah kepada Dedy Supriadi melalui HP milik Saw Tun alias Alam untuk menjual besi scrap seberat 100 ton, dengan harga Rp. 4500/per kg terdapat dalam percakapan di HP merk Samsung J3 Pro milik Saw Tun alias Alam, yang berbunyi: “I also told Dedy to sell the old wheel scrap at 4500 per kilo”.

Namun ternyata barang bukti berupa HP merk Samsung J3 Pro milik Saw Tun alias Alam tersebut tidak disita oleh penyidik Briptu Jefri Simanjuntak pada saat pemeriksaan perkara pokok dugaan penggelapan, diduga agar perkara mudah direkayasa.

Pada 3 Juli 2020, barang bukti HP merk Samsung J3 Pro milik Sa Tun alias Alam baru diambil penyidik Briptu Jefri R Simanjuntak berbarengan bebasnya Saw Tun alias Alam saat akan dideportasi.

“Barang bukti berupa HP merk Samsung J3 Pro milik Saw Tun alias Alam tersebut disembunyikan oleh penyidik pembantu Jefri Simanjuntak. Perbuatan ini diduga dilakukan untuk mendukung rekayasa dan konstruksi persangkaan pidana penggelapan yang tengah dibangun,” ujar Dedy lagi.

Berdasarkan bukti Time Line, pada tanggal 29 September 2020, Wadir Reskrimum Polda Kepri memanggil Briptu Jefry R Simanjuntak terkait penyitaan HP milik Saw Tun alias Alam Ipda Ridho Lubis ,dan Briptu Jefri R Simanjuntak mengakui kepada Wadir Reskrimum Polda Kepri AKBP Ruslan Abdul Rasyid, S.I.K, MH, bahwa kalau HP tersebut dijadikan barang bukti dalam proses penyelidikan LP-B/34/V/2019/SPKT-Kepri tanggal 02 Mei 2019.

Adapun yang dilakukan Dedi Supriadi dkk maka unsur pasal 372 KUHP dan/atau pasal 363 KUHP tidak akan terbukti. Ada ponsel penambahan pasal 363 KUHP dirumuskan di ruang kerja mantan Waka Polda Kepri Brigjen Yan Fitri, tanpa melalui mekanisme gelara perkara.

Fatalnya, jelas Mahatma, ini semua kerjadi akibat disembunyikannya tiga (tiga) barang bukti penting yang bersifat menentukan, pada saat penyidikan dalam Laporan Polisi Nomor: LP-B/34/V/2019/SKPT-Kepri tanggal 02 Mei 2019.

"Apa yang dilakukan oleh Briptu Jefri R Simanjuntak tersebut, telah menyebabkan Dedy Supriadi dan Dwi Buddy Santoso dituntut, diadili dan ditahan selama 2 tahun, atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya, dan melalui proses hukum yang tidak adil," tuntas Mahatma.

TERKINI
Taylor Swift Sedih Tinggalkan Pacar dan Teman-temannya untuk Eras Tour di Eropa Album Beyonce Cowboy Carter Disebut Layak Jadi Album Terbaik Grammy 2025 Ryan Gosling Bikin Aksi Kejutan ala Stuntman The Fall Guy di Universal Studios Dwayne Johnson Senang Jadi Maui Lagi di Moana 2