Kamis, 06/05/2021 12:29 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Lokasi yang terletak jauh dari ibu kota Jakarta tak lantas berarti minim kedewasaan berpolitik. Suasana harmonis yang diperlihatkan masyarakat Sumba Barat bisa menjadi contoh betapa kedewasaan berpolitik ini tak dibatasi oleh kondisi wilayah atau faktor sosial-ekonomi masyarakatnya.
Demikian disampaikan Ketua Komisi III DPR, Herman Herry, dalam kunjungan kerja pada masa reses di Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, akhir pekan lalu. Herman menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada Kapolres, pimpinan OPD dan pimpinan Forkopimda, tokoh agama, serta para tetua adat yang telah menciptakan suasana kondusif sehingga pilkada Sumba Barat bisa berjalan aman dan lancar kendati penyelesaiannya harus berakhir di Mahkamah Konstitusi.
"Saya sampaikan betapa saya datang ke Kabupaten Sumba Barat dengan hati yang bangga dan bersyukur karena masyarakat di sana sudah punya kedewasaan dalam berpolitik. Selain itu, tentu saya sampaikan harapan agar Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat yang sudah dilantik, yakni dr. Kornelis Kodi Mete serta John Lado Bora Kabba, mesti selalu rukun sampai masa jabatan selesai. Bila memungkinkan, pasangan ini juga kompak maju pada periode kedua dan kembali memenangkannya," kata Herman.
Tentu, kata Herman, keduanya butuh dukungan dari seluruh masyarakat untuk membangun Sumba Barat menjadi lebih maju ke depannya. Ia berharap agar melupakan semua perbedaan yang terjadi pada proses pilkada yang lalu.
Ketua Komisi VII DPR: PLTS Nusa Penida Bisa Jadi Pelopor EBET di Indonesia
Pelantikan DPP HNSI, Herman Herry: Indonesia Tidak Menjadi Emas Jika Nelayan Tak Sejahtera
Sah, Herman Herry Lantik Pengurus DPD HNSI Kepri Periode 2023-2028
"Kini saatnya bergandengan tangan bersama Bupati dan Wakil Bupati untuk membangun Sumba Barat. Kita tahu bersama kondisi seluruh Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak memungkinkan untuk mandiri tanpa sentuhan pemerintah pusat. Keuangan daerah atau APBD tidak cukup untuk membiayai dirinya sendiri," tuturnya.
Politikus senior PDI Perjuangan asal NTT itu menyatakan ketersediaan untuk membantu dan mendukung aspirasi politik Bupati-Wakil Bupati, termasuk memperjuangkan alat-alat pertanian yang belum memadai, apabila disalurkan melalui PDI Perjuangan.
"Syaratnya mudah saja, Bupati-Wakil Bupati yang sudah dilantik harus betul-betul menjadi Bapak dan Ibu dari seluruh masyarakat Sumba Barat, bukan lagi milik pendukung atau sekelompok orang, khususnya keluarganya sendiri," kata Herman.
Sebagai Ketua Komisi III DPR RI yang bermitra dengan aparat penegak hukum dan HAM, Ia meminta kepada Kapolres, Kajari, dan Ketua Pengadilan Negeri untuk rukun dengan pemerintah. Tentu saja rukun bukan berarti bersekongkol, atau mendiamkan bila ada masalah.
"Rukun yang saya maksudkan adalah bergandengan tangan dalam tugas serta fungsi masing-masing dengan saling memberikan masukan. Misalkan ada kebijakan Bupati yang salah dan bisa membahayakan, tentu saja menjadi kewajiban bagi Kapolres, Kajari, dan Forkopimda untuk memberi masukan. Inilah bentuk lain kedewasaan berpolitik kita," demikian Herman.