Rabu, 28/04/2021 13:40 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyoroti masih banyaknya pemerintah daerah yang belum membayarkan insentif untuk tenaga kesehatan (Nakes).
LaNyalla ingatkan, Pemda harus memiliki skala prioritas dalam mengelola keuangan daerah.
"Serta memprioritaskan pembayaran insentif yang merupakan hak para Nakes. Apalagi mereka telah berjuang melawan Covid-19. Risiko tenaga kesehatan terpapar Covid sangat tinggi. Bahkan sudah banyak Nakes yang meninggal dunia akibat terpapar Corona," imbuhnya dalam keterangan resmi, Rabu (28/4).
Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, per 20 April 2021 terdapat 58 pemerintah daerah yang belum merealisasikan insentif untuk tenaga kerja kesehatan.
Ketua DPD NasDem Tangsel Diduga Kolek Puluhan Juta dari Caleg DPR RI
KPK Duga Ketua DPD Gerindra Malut Makelar Izin Tambang
KPK Duga Ketua DPD Gerindra Malut Makelar Izin Tambang
Menurut mantan Ketum Kadin Jawa Timur ini, Pemda harus melakukan langkah-langkah strategis agar bisa segera memenuhi tanggung jawabnya.
"Salah satu langkah yang bisa dilakukan pemerintah daerah adalah refocusing APBD. Dengan mendahulukan hal-hal yang tentunya prioritas, termasuk menyelesaikan insentif Nakes," kata pemilik akun Instagram @lanyallamm1 itu.
LaNyalla pun mendukung upaya pendampingan yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri kepada Pemda agar masalah ini bisa segera diselesaikan.
"Kita memberikan apresiasi terhadap langkah Kementerian Dalam Negeri yang melakukan asistensi terhadap Pemda untuk mempercepat perealisasian insentif Nakes," katanya.
Sebagai Ketua DPD RI, LaNyalla akan mengawal masalah tunggakan pembayaran insentif kepada Nakes. Ia berharap masalah insentif Nakes bisa segera direalisasikan.
Keyword : Warta DPD Ketua DPD Insentif Nakes Pemda Tenaga Kesehatan