Selasa, 30/03/2021 15:45 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Sembilan fraksi di DPR RI telah menyepakati susunan pimpinan Panitia Khusus (Pansus) revisi UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Bagi pengamat politik, Karyono Wibowo, ada sejumlah persoalan yang urgen untuk dibahas terkait Papua/" style="text-decoration:none;color:red;">Otsus Papua. Salah satunya dalam penggunaan anggaran.
“Banyak kelemahan yang terjadi selama ini dalam Papua/" style="text-decoration:none;color:red;">Otsus Papua. Penggunaan anggaran juga perlu dievaluasi. Sejauh mana dana Papua/" style="text-decoration:none;color:red;">Otsus Papua terhadap pembangunan,” terang Karyono dalam diskusi forum legislasi dengan tema Prolegnas 2021, Mana Prioritas? di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (30/3).
Dalam amatan dia, penggunaan dana otsus yang mencapai puluhan triliun rupiah juga harus dievaluasi.
Basmi OPM di Papua, Pimpinan MPR Dorong Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi
BKSAP DPR Dorong Parlemen Papua Nugini Sukseskan The Second IPPP
MK Diminta Berani Putuskan Gugatan Perkara Pileg di Kabupaten Intan Jaya
“Apakah dana tersebut berbanding lurus. Antara dana otsus terhadap output pembangunan,” sambung Karyono.
Kalaupun pemerintah pusat sepakat memperpanjang Papua/" style="text-decoration:none;color:red;">Otsus Papua, lanjutnya, ada sejumlah catatan yang harus diperhatikan.
“Intinya otsus harus bisa mensejahterakan masyarakat Papua,” terangnya.
Karyono menambahkan, pemerintah pusat juga harus mewaspadai jangan sampai dana Papua/" style="text-decoration:none;color:red;">Otsus Papua dipakai untuk pembiayaan gerakan-gerakan anti pemerintah atau separatis.
“Pemekaran. Ini juga harus diantisipasi. Yang menolak pemekaran itu justru penguasa lokal yang hari ini menguasai Papua. Meski demikian, dalam rencana membuat pemekaran harus dikaji betul, jangan sampai menimbulkan konflik,” demikian Karyono yang Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) ini.
Keyword : Otsus Papua Separatis Pemekaran Papua Karyono Wibowo IPI