Kamis, 25/03/2021 14:33 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kebijakan impor beras dapat memenuhi kebutuhan kualitas maupun harga. Namun, jangan sampai mengorbankan petani di dalam negeri.
"Kedua kepentingan tersebut harus diakomodasi secara adil. Pemerintah harus bisa menyeimbangkan antara ekonomi, efisiensi teknis, hingga aspek sosial," kata anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera melalui pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (25/3).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, pertanian padi di Indonesia sebenarnya sudah menghasilkan alur yang nisbi tetap, yaitu panen raya pada Februari hingga Mei, panen gadu saat kemarau pada Juni hingga September dan paceklik pada Oktober hingga Januari.
Sementara data produksi beras memperlihatkan angka surplus. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras Januari hingga April 2021 akan mencapai 14,54 juta ton, naik 26,84 persen dibandingkan periode yang sama pada 2020 yang mencapai 11,46 juta ton.
BPDPKS dan Aspekpir Kenalkan Budidaya Sapi Pola Siska ke Petani Sawit Plasma
DPR Dukung Kolaborasi Tingkatkan Kualitas SDM Kesehatan
DPR Desak Pemerintah Format Ulang Tata Kelola Niaga Migas
Menurut Mardani, pada 2018 pemerintah mengimpor beras 1,785 juta ton yang masih tersisa 106.642 ton yang oleh Bulog dinyatakan sudah turun mutunya.
"Impor bukan solusi mengatasi persoalan kesenjangan stok beras antardaerah. Saat panen, seharusnya distribusi diperkuat sehingga stok bisa disalurkan ke daerah yang defisit," tuturnya.
Mardani mengatakan, dalam kebijakan impor beras diperlukan audit produksi, konsumsi, hingga kebutuhan yang dilakukan secara transparan setiap tahun diiringi dengan evaluasi kebijakan.
Berdasarkan data audit, strategi perdagangan bisa disusun untuk menghasilkan surplus di kemudian hari.
"Dengan APBN yang semakin berat di saat pandemik, bagaimana menyediakan dana untuk impor? Bila bukan hal utama, untuk apa dilakukan?" demikian Mardani.