Senin, 22/02/2021 08:20 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah Somalia pada Minggu menuduh Uni Emirat Arab (UEA) melanggar hukum internasional dengan meremehkan pemerintah Somalia dan berusaha untuk menabur kekerasan.
Hal itu disampaikan Osman Dubbe, menteri informasi Somalia, pada konferensi pers di ibu kota Mogadishu seperti dikutip Middleeast pada Senin (22/02).
Menurut Osman, pernyataan UEA Sabtu tentang bentrokan baru-baru ini di negara itu juga melanggar persekutuan bilateral.
“Pernyataan UEA tidak sejalan dengan diplomasi internasional, hubungan persaudaraan kedua negara, dan budaya Arab,” kata Dubbe.
Iran Bantah Serang UEA, Sebut AS Dalang Operasi False Flag
MBS Kutuk Serangan ke UEA, Tegaskan Dukungan bagi Stabilitas Kawasan
UEA Tangkis Serangan Rudal dari Iran, Fasilitas Minyak di Fujairah Terbakar
"Uni Emirat Arab ingin Somalia menjadi seperti Yaman dan Libya dan ingin menciptakan pengungsian, kekerasan, dan keterbelakangan di Somalia, dan itu adalah sesuatu yang diwaspadai oleh rakyat Somalia," tambahnya.
Mengomentari bentrokan baru-baru ini antara pasukan pemerintah Somalia dan kelompok oposisi, pernyataan UEA menuduh Somalia menggunakan kekerasan berlebihan terhadap warga sipil dan menyebut pemerintahnya sebagai "pemerintah sementara."
Secara terpisah, Somalia menuduh kandidat presiden oposisi yang dipimpin oleh mantan Presiden Sharif Sheikh Ahmed mengejar "ilegalitas" dengan protes damai buatan.
"Kandidat presiden memilih untuk menghindari proses untuk mengejar jalur ilegalitas dan pemberontakan bersenjata yang disamarkan sebagai demonstrasi damai yang dijamin di bawah konstitusi kami," kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Somalia,
Ia juga memperingatkan aktor asing yang tidak disebutkan namanya agar tidak membuat pernyataan "menyesatkan" yang kali tampaknya mendukung pemberontakan.
Keyword : Pemerintah Somalia Uni Emirat Arab Benih Kericuhan