Jum'at, 12/02/2021 01:03 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Isu pembatalan revisi UU Pemilu sebagai langkah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mempersiapkan Gibran Rakabuming Raka maju di Pilgub DKI Jakarta 2024 terus menuai kritik dan panen hujatan.
Isu yang dihembuskan kader Partai Demokrat itu dianggap Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay sudah terlalu berspekulasi.
"Jadi jangan hanya karena kepentingan politik di internal satu partai tertentu lalu mengambil justifikasi yang tidak benar," katanya ketika dikontak, Kamis (11/2).
Saleh menegaskan, pernyataan Demokrat yang mengaitkan revisi UU Pemilu dengan Gibran terlalu jauh. Apalagi, di 2024 mendatang, Jokowi sudah di penghujung karir.
Real Betis Pastikan Isco Fit untuk Derbi Sevilla
AHY Pastikan Demokrat Terima Putusan MK dengan Rasa Syukur
Pemerintah Spanyol Ingin Del Bosque Pimpin Transisi RFEF
"Ini saya merasa itu terlalu jauh asosiasi yang diberikan kepada presiden Jokowi ya yang mengatakan Gibran mau dijadikan Gubernur DKI kan gitu. Jauh sekali. Karena kalaupun terjadi penundaan seperti itu. Itu kan nanti pada saat penundaan itu, pada saat Pilkada DKI itu Presiden Jokowi sudah di akhir masa periodenya," urainya.
Saleh kembali menyindir dengan membawa-bawa nama Wali Kota Medan terpilih, Bobby Nasution, menantu Presiden Jokowi.
"Lalu mengapa tidak disampaikan juga sekaligus bahwa Bobby di Medan mau jadi Gubernur Sumut. Kan bisa juga. Kenapa hanya si Gibran aja. Ya sekalian saja disampaikan juga, ya ternyata Presiden Jokowi pengin (Bobby) jadi Gubernur Sumatera Utara. Apa begitu kita berpolitik? Kan nggak juga," ucapnya.
Anggota Komisi IX DPR RI itu juga menilai tindakan Demokrat yang mendesak UU Pemilu direvisi menunjukkan sikap yang terlalu percaya diri.
"Jangan dikira kalau pembahasan UU Pemilu dibuka lalu kepentingan satu parpol tertentu akan bisa masuk secara utuh. Ingat, pembahasan UU itu melibatkan semua parpol, dan kebenaran di UU itu ditentukan oleh suara terbanyak, bukan ditentukan oleh keinginan idealis suatu parpol," demikian Saleh.
Demokrat menganggap pembatalan revisi UU Pemilu dilakukan karena adanya kepentingan politik tertentu. Partai berlambang bintang mercy itu menduga adanya kemungkinan kepentingan Jokowi untuk mempersiapkan Gibran Rakabuming Raka maju Pilgub DKI.
"Apakah ada faktor baru yang membuat pemerintah merubah kebijakan politik pilkada dengan menundanya ke tahun 2024? Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022. Pertanyaan ini muncul di masyarakat banyak karena terus terang saja saya sendiri pun sulit untuk menemukan penjelasan lain yang lebih masuk akal," kata Wasekjen Demokrat, Irwan.