Rabu, 10/02/2021 18:21 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyetujui laporan Komisi III DPR RI terhadap hasil uji kelayakan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI.
"Saya menanyakan apakah Laporan Komisi III DPR RI atas hasil tes uji kelayakan terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI dapat disetujui?" tanya Dasco di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2).
Para anggota yang hadir kompak menjawab "setuju”. Dasco lalu melanjutkan dengan ketukan palu sidang petanda persetujuan.
Adapun nama Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung yang telah disetujui adalah, Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H. sebagai Calon Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung; Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. sebagai Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung; dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H. sebagai Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung.
Sahroni Minta Polisi Gandeng PPATK Bongkar Aktor Utama Penipuan Pinjol
Inovasi Tren Minuman Kekinian, Polaris Gelar Kompetisi Mixologist Pertama di Indonesia
May Day, Partai Buruh Dukung Program Prabowo-Gibran
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir menyampaikan laporan mengenai hasil pembahasan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI.
Dalam pelaksanaan persiapan tahapan Uji Kelayakan, Komisi III melakukan publikasi di media massa, seperti Kompas, Media Indonesia, dan Republika, nama-nama Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung guna mendapatkan masukan dari masyarakat luas.
Pada tanggal 26 Januari 2021, dilakukan pengambilan nomor urut oleh para calon dan pembuatan makalah yang ditujukan untuk mengetahui Visi, Misi dan Kompetensi apabila calon terpilih menjadi Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung.
Pada Kamis, 28 Januari 2021, Komisi III melaksanakan Rapat Pleno dalam rangka mendengarkan pendapat dan pandangan Fraksi-Fraksi untuk memberikan Persetujuan atau Tidak Memberikan Persetujuan atau Memberikan Persetujuan Sebagian dari satu orang Calon Hakim Agung dan enam orang Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung.