Jum'at, 05/02/2021 15:14 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kebijakan program sertifikat elektronik tanah harus berorientasi pada peningkatkan pelayanan publik.
Demikian diutarakan anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera dalam keterangan resminya, Jumat (5/2).
Menurutnya, teknis kebijakan yang menyerap anggaran cukup besar ini perlu diterapkan dengan asas kehati-hatian dan akuntabilitas.
"Saya menekankan semangat dari kebijakan sertifikat elektronik harus transformatif, sehingga nantinya berdampak baik untuk meningkatkan pelayanan publik dan meminimalisir kasus pertanahan sesuai ide besar awalnya," jelas Mardani.
BPDPKS dan Aspekpir Kenalkan Budidaya Sapi Pola Siska ke Petani Sawit Plasma
DPR Dukung Kolaborasi Tingkatkan Kualitas SDM Kesehatan
DPR Desak Pemerintah Format Ulang Tata Kelola Niaga Migas
Kebijakan sertifikat elektronik tanah ini adalah satu dari dari tiga program besar transformasi digital Kementerian Agraria dan Tata Tuang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang menyerap anggaran sebesar Rp 2 triliun. Penetapan keputusan ini telah disahkan dalam pagu indikatif anggaran tahun 2021.
Mardani juga meminta pemerintah untuk transparan kepada publik. Mulai dari mekanisme penyelenggaraan sertifikat elektronik, pertanggung jawaban terhadap jaminan keamanan serta kerahasiaan dokumen elektronik yang berupa data pemegang hak, data fisik, serta data yuridis bidang tanah masyarakat.
Bukan tanpa alasan, menurut dia, hal itu penting agar kasus korupsi seperti proyek KTP-el tidak terulang kembali.
“Seluruh kebijakan digitalisasi pertanahan ini harus didukung kuantitas dan kompentensi sumber daya manusia sekaligus pengembangan teknologi informasi BPN di tingkat pusat dan daerah,” demikian Mardani.
Sebagaimana diketahui, Kementerian ATR/BPN akan melakukan transformasi digital secara berkelanjutan pada tahun 2021. Salah satunya adalah kebijakan sertifikat tanah yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.