Sabtu, 23/01/2021 22:11 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan ikut angkat bicara dengan viralnya seorang siswi yang diminta memakai hijab di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, jika berdasarkan aturan Kemendikbud hanya terkait cara berpakaian murid selama ini hanya pakaian yang sopan dan rapih.
“Kalau pandangan saya, yang kita pakai adalah aturan dinas pendidikan daerah dan Kementerian Pendidikan (Kemendikbud). Pakaian yang benar adalah pakaian yang rapih dan sopan,” kata Dede Yusuf saat dihubungi, Sabtu (23/1).
Dede Yusuf menyebutkan, khusus bagi sekolah swasta, bisa menerapkan cara berpakaian sesuai aturan yayasan. Namun untuk sekolah negeri, dia menegaskan tidak boleh ada paksaan kepada siswa atau siswi yang tidak seagama.
DPR Dukung Kemendikbudristek Pertahankan Ekskul Pramuka
Komisi X Dorong Medsos jadi Wadah Promosi Bahasa Daerah
Komisi X: Infrastruktur Pendidikan Belum Sinkron, Selesaikan RUU Bahasa Daerah
“Kecuali itu adalah sekolah swasta khusus dengan aturan khusus yayasan. Namun untuk sekolah negeri tidak boleh ada paksaan kepada saudara-saudara yang tidak seagama, selama pakaian itu sopan dan rapih,” sebutnya.
Dede Yusuf menyebut memang ada beberapa daerah yang kental dengan budaya agama. Meski demikian, pihak sekolah yang menerapkan aturan paksaan kepada yang tidak satu agama tersebut seharusnya dibina tentang kewarganegaraan dan ke-bhinekaan.
“Ada beberapa daerah yang memang kental dengan budaya agama. Seperti ini cuma perlu pembinaan tentang kewarganegaraan, tidak perlu sanksi khusus. Itulah utamanya ke-Bhinekaan yaitu saling menghargai,” terangnya.