Rabu, 30/12/2020 17:58 WIB
Jakarta, Jurnas.com - PP Muhammadiyah meminta pemerintah tidak hanya tegas kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI).
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu`ti meminta pemerintah membubarkan ormas lain yang kedapatan tidak memiliki surat keterangan terdaftar (SKT).
"Yang penting pemerintah berlaku adil. Jangan hanya tegas dan keras kepada FPI, tapi membiarkan Ormas lain yang tidak memiliki SKT atau melakukan kegiatan yang meresahkan. Tegakkan hukum dan keadilan untuk semua," tulis Mu`ti di akun twitter pribadinya, Rabu (30/12).
Di sisi lain, dia meminta publik untuk tidak berlebihan menyikapi keputusan pemerintah membubarkan FPI.
Haedar Nashir: Jangan Pertajam Perbedaan Lebaran, Utamakan Persatuan
Muhammadiyah: Idulfitri Momentum Berbagi dan Perkuat Persaudaraan
Muhammadiyah Tetapkan Idul Fitri Jumat, 20 Maret 2026
"Kalau alasan pelarangan FPI karena tidak memiliki izin atau surat keterangan terdaftar (SKT) sudah habis masa berlaku, maka organisasi itu sudah dengan sendirinya dapat dinyatakan tidak ada atau ilegal," demikian tulis Mu’ti.
Pemerintah resmi membubarkan FPI. Pemerintah menyebut FPI sebagai organisasi yang kerap melakukan tindak kekerasan bertentangan dengan hukum
"Bahwa FPI sejak 21 Juni tahun 2019 telah bubar sebagai ormas tetapi sebagai organisasi FPI tetap lakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan yang bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, sweeping sepihak, provokasi," kata Menteri Polhukam Mahfud Md dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (30/12).