Senin, 21/12/2020 16:05 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan meminta pemerintah turun tangan menyelesaikan penangguhan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Taiwan karena tingginya kasus Covid-19.
Bukan tanpa alasan, menurut anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, penyelesaian diperlukan agar tidak menambah angka pengangguran di Indonesia.
“Penangguhan PMI berpotensi menambah jumlah pengangguran dan meningkatkan angka kemiskinan. Apalagi tidak jarang para PMI menjadi tulang punggung keluarga di kampung halamannya," terang Netty dalam keterangan resminya, Senin (21/12).
Sebagaimana diberitakan, TETO (Taipei Economic and Trade Office), kantor perwakilan ekonomi dan perdagangan Taiwan di Indonesia, menangguhkan kedatangan PMI ke negaranya setelah ditemukan adanya 60 orang yang positif Covid-19 berdasarkan hasil tes PCR di sana. Padahal, menurut info pejabat BP2MI, tes PCR-nya di Indonesia negatif.
BPDPKS dan Aspekpir Kenalkan Budidaya Sapi Pola Siska ke Petani Sawit Plasma
DPR Desak Pemerintah Format Ulang Tata Kelola Niaga Migas
Legislator PKS: Pemerintah Jangan Mau Didikte Mafia Migas
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, hal ini perlu dicek silang dengan teliti, apakah 60 orang tersebut terpapar di Indonesia atau justru di sana, saat dalam masa karantina.
"Cek silang ini penting agar tidak muncul opini buruk tentang Indonesia di mata internasional. Jangan sampai kita dianggap mengirimkan PMI positif Covid-19," katanya.
Dalam pandangan Netty, pemerintah juga harus segera melakukan investigasi terhadap perusahaan yang memberangkatkan PMI (P3MI) agar bekerja secara profesional.
"Harus ada pengawasan standar agar P3MI bekerja jujur dan profesional. Pastikan tidak ada oknum yang sengaja memalsukan data tes PMI yang dikirim ke Taiwan. Kenapa bisa di sini hasil tes negatif, tetapi saat dites di sana hasilnya positif. Ini perlu diselidiki karena menyangkut martabat Indonesia di mata dunia," terangnya.
Sementara itu, pihak TETO menyampaikan di Jakarta (19/12) bahwa penangguhan penempatan PMI di Taiwan lebih pada alasan kesehatan akibat pandemi Covid-19, bukan karena motif yang berkaitan dengan masalah politik.