Rabu, 09/12/2020 12:50 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Tragedi penembakan yang terjadi antara pihak Kepolisian dengan Laskar Front Pembela Islam (FPI) yang menewaskan enam orang dari laskar FPI di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50, pada Senin (7/12) dini hari harus dilihat dari kacamata hukum.
Demikian dikatakan anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun dalam keterangannya, Rabu (9/12).
Menurutnya, ada perbedaan informasi antara apa yang diungkapkan pihak kepolisian dengan FPI. Situasi tersebut harus ditempatkan secara proporsional dan Imparsial.
Hal itu penting, agar tidak terjebak pada sengketa informasi yang menyesatkan hingga pada akhirnya dapat menyebabkan situasi yang lebih buruk.
Pimpinan DPR Persilakan Komisi III Bahas RUU Perampasan Aset di Masa Reses
Rapat Paripurna Setujui RUU Satu Data Indonesia Jadi Usul Inisiatif DPR
Paripurna DPR Setujui Sembilan Calon Anggota KPI Pusat Periode 2026–2029
“Adanya perbedaan penjelasan dari polda maupun FPI terkait kasus yang sebenarnya maka diperlukan suatu pembentukan tim untuk meminta penjelasan dari Kapolri tentang kasus tersebut. Jika masih ada kesimpangsiuran, maka harus dibentuk tim pencari fakta yang independen” jelas Adang Daradjatun.
Politikus Fraksi PKS ini menyadari para penegak hukum harus konsisten dan bersikap tegas terhadap segala bentuk tindakan yang membahayakan orang lain.
"Namun dalam proses penegakan hukum harus memperhatikan ketentuan dan prosedur penggunaan senjata yang telah ditetapkan," demikian Adang Daradjatun.
Keyword : DPR PKS Adang Daradjatun Penembakan FPI Polisi