Selasa, 15/09/2020 08:37 WIB
Manamah, Jurnas.com - Menteri Dalam Negeri Bahrain Rashid bin Abdullah Al Khalifa mengatakan, normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel bertujuan melindungi kepentingan negaranya.
"Kesepakatan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel datang dalam kerangka melindungi kepentingan yang lebih tinggi dari Kerajaan Bahrain, yang berarti melindungi entitas negara," kata Al Khalifa dikutip dari Anadolu Agency pada Selasa (15/9).
"Kesesuaian langkah kami dengan saudara (Uni Emirat Arab) tidak mengherankan, tetapi lebih menegaskan kedalaman hubungan historis yang erat antara kedua negara yang bersaudara," sambung dia.
"Kerajaan Bahrain, sejak awal konflik Palestina-Israel, telah mendukung perjuangan Palestina dan posisi ini masih tidak ambigu, dan deklarasi (normalisasi) ini tidak bertentangan dengan posisi Bahrain atas inisiatif perdamaian Arab dan keputusan legitimasi internasional," lanjut Al Khalifa.
Warga Palestina Tewas Ditembak Israel di Dekat Hebron
Horor! Ribuan Lebah Serbu Wilayah Israel, Serang Bandara hingga Pesawat
Warga Beirut Selatan Masih Takut Menetap di Rumah Pasca Gencatan Senjata
Pengumuman perjanjian normalisasi Bahrain pada Jumat pekan lalu, datang sekitar sebulan setelah UEA mengumumkan kesepakatan serupa pada 13 Agustus lalu. Sejumlah pengamat mengatakan bahwa Manama mengikuti jejak Abu Dhabi.
Bahrain menjadi negara Arab keempat yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel setelah Mesir pada 1979, Yordania pada 1994, dan UEA pada Agustus tahun ini.
Kesepakatan normalisasi telah menuai kecaman luas dari warga Palestina, yang mengatakan bahwa kesepakatan semacam itu tidak melayani kepentingan Palestina dan mengabaikan hak-hak mereka.
Otoritas Palestina mengatakan setiap kesepakatan dengan Israel harus didasarkan pada Prakarsa Perdamaian Arab tahun 2002, dengan prinsip "tanah untuk perdamaian" dan bukan "perdamaian untuk perdamaian" seperti yang diklaim Israel.
Keyword : BahrainIsraelNormalisasi Diplomatik