Kamis, 10/09/2020 08:20 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Sebuah laporan oleh para ahli yang didukung PBB mengungkapkan bahwa pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman merekrut 34 gadis remaja sebagai mata-mata, petugas medis, penjaga dan anggota pasukan yang semuanya perempuan.
Temuan itu muncul dalam laporan ketiga dan terbaru oleh kelompok ahli terkemuka di Yaman, yang ditugaskan oleh Dewan Hak Asasi Manusia untuk menyelidiki pelanggaran hak dalam perang.
Dilansir The National, Kamis (10/09), konflik tersebut telah mengakibatkan apa yang disebut PBB sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia.
Laporan itu berdasarkan lebih dari 400 akun dan berfokus terutama pada periode antara Juli 2019 dan Juni 2020, menunjukkan bagaimana satu generasi anak-anak Yaman telah dirusak secara tak terukur melalui perekrutan anak, pelecehan, dan perampasan hak asasi manusia yang paling dasar, termasuk pendidikan.
Krisis Kemanusiaan di Afghanistan Semakin Mengkhawatirkan
PBB Bakal Jadi Tuan Rumah Konferensi Bantuan Kemanusiaan untuk Afghanistan
PBB Prihatin Ekspansi ISIS ke Wilayah Afrika
Kelompok itu mengatakan pemberontak yang didukung Iran merekrut anak gadis berusia 7 tahun dari sekolah, daerah perkotaan miskin dan pusat penahanan melalui penculikan, perekrutan oleh teman sebaya, indoktrinasi dan janji uang.
“Kelompok itu juga menerima laporan yang dapat dipercaya mengenai perekrutan 34 gadis Houthi, usia 13-17, antara Juni 2015 dan Juni 2020 untuk digunakan sebagai mata-mata, perekrut anak-anak lain, penjaga, petugas medis, dan anggota Zainabiyat,” kata laporan itu.
Zainabiyat adalah kekuatan wanita yang diciptakan oleh para pemberontak.
"Dua belas dari gadis-gadis ini diduga selamat dari kekerasan seksual dan / atau pernikahan paksa dan pernikahan dini yang terkait langsung dengan perekrutan mereka," kata laporan itu.
Laporan tersebut akan dipertimbangkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia setelah sesi musim gugur dimulai pada hari Senin.
"Yaman tetap merupakan tanah yang tersiksa, dengan rakyatnya yang dirusak dengan cara yang seharusnya mengejutkan hati nurani umat manusia," kata Kamel Jendoubi, ketua panel ahli.
"Komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk mengakhiri pandemi impunitas ini, dan tidak boleh menutup mata terhadap pelanggaran berat yang telah dilakukan di Yaman."