Minggu, 16/08/2020 20:54 WIB
Teheran, Jurnas.com - Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif mengecam upaya Amerika Serikat (AS) untuk menggunakan mekanisme kontroversial untuk secara sepihak mengembalikan sanksi terhadap Teheran.
"Snapback Amerika adalah ilegal dan tidak dapat diterima dan Amerika tahu mereka tidak dapat menggunakan snapback," kata Zarif dalam upacara di ibu kota Teheran pada Minggu (16/8).
Sebelumnya, Presiden AS, Donald Trump berjanji menggunakan klausul snapback, sehari setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dengan keras menolak resolusi Amerika untuk memperpanjang embargo senjata Iran.
"Kami akan melakukan snapback," kata Trump saat konferensi pers di klub golfnya di New Jersey. "Anda akan melihatnya minggu depan."
Tampil Glamor dengan Rambut Pirang, Billie Eilish Merasa Bukan Jati Dirinya
Kasus Subversi Pemilu Trump Terhenti, Permasalahan Hukum Sekutunya Meningkat
Trump Habiskan Banyak Uang untuk Biaya Hukum; Biden Pimpin Penggalangan Dana
Trump menarik Paman Sam dari perjanjian, yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Actio (JCPOA,) pada 2018.
Kemudian pada Kamis (13/8), AS mengedarkan memo dari pengacara Departemen Luar Negeri, yang mengklaim bahwa Washington masih bagian dari resolusi DK 2015 yang mendukung kesepakatan tersebut dan masih memiliki hak menggunakan ketentuan snapback.
Zarif dengan tegas menepis anggapan tersebut. "Snapback Amerika sangat ilegal sehingga tidak dapat diterima, dan mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menggunakannya," katanya.
"Kita seharusnya tidak berpikir bahwa jika mereka mengatakan sesuatu dengan keras dan mengulanginya, mereka benar," tambah Zarif.
Duta Besar Iran Majid Takht Ravanchi mengatakan, AS berusaha menggunakan embargo senjata sebagai dalih untuk membunuh JCPOA selamanya melalui mekanisme snapback.
Zarif mengenang kembali pada 8 Mei 2018, ketika mantan Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton sangat gembira telah menghancurkan JCPOA sehingga ia dengan bangga membual selama konferensi pers di Gedung Putih, "Kami bukan lagi anggota JCPOA untuk gunakan mekanisme snapback.`"
"Risalah tersebut masih ada di situs Gedung Putih kecuali mereka pergi dan menghapusnya," kata diplomat top Iran itu.
Lima penandatangan JCOPA, Rusia, China, Inggris Raya, Prancis, dan Jerman tetap berkomitmen pada kesepakatan tersebut, dan diplomat dari beberapa negara ini menyuarakan keprihatinan bahwa perpanjangan embargo senjata akan menyebabkan Iran keluar dari perjanjian tersebut.
Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun, mengulangi setelah pemungutan suara, anggapan China bahwa karena AS tidak lagi menjadi pihak dalam perjanjian 2015, maka "tidak memenuhi syarat untuk meminta Dewan Keamanan meminta snapback."
Ia mengatakan mayoritas anggota dewan "percaya upaya AS tidak memiliki dasar hukum."
"Jika AS bersikeras terlepas dari opini internasional, itu akan gagal seperti hari ini," kata Zhang dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa pemungutan suara menunjukkan, unilateralisme tidak menerima dukungan dan intimidasi akan gagal. (Press TV)