Jum'at, 03/07/2020 06:30 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Parlemen Jerman meloloskan resolusi yang mendesak pemerintah di Berlin untuk menggunakan hubungan dekat dengan Israel untuk mencegah Tel Aviv mencaplok wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Dilansir Middleeast pada Jumat (03/07), mosi tidak mengikat dibawa ke parlemen oleh tiga partai di koalisi luas Kanselir Angela Merkel dan disetujui tanpa suara menentang.
"Resolusi itu menyerukan Berlin untuk menggunakan hubungan khusus dan kontaknya ke Tel Aviv untuk mengungkapkan kekhawatiran kami kepada pemerintah Israel dan permintaan mendesak kami untuk menahan diri dari aneksasi bagian-bagian Tepi Barat dan dari perluasan pemukiman yang berkelanjutan, keduanya yang bertentangan dengan hukum internasional," bunyi pernyataan parlemen Jerman.
Semua kelompok parlemen, selain dari partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD), memperingatkan bahwa rencana Israel untuk mencaplok bagian-bagian Tepi Barat akan membahayakan keamanan Israel dan harapan solusi dua negara.
Lebih dari 14 Warga Palestina Tewas ketika Israel Kobarkan Serangan di Tepi Barat
AS Sebut Permukiman Baru Israel di Tepi Barat Tidak Konsisten dengan Hukum Internasional
Enam Warga Palestina dan Seorang Polisi Israel Tewas di Tepi Barat
"Kami menolak perubahan perbatasan secara sepihak, dan kami tidak akan mengizinkannya," Menteri Luar Negeri Heiko Maas mengatakan dalam debat parlemen yang mendahului pemungutan suara.
"Sekarang ini tentang menciptakan ruang untuk diplomasi."
Israel akan mulai menganeksasi pemukiman di Tepi Barat yang diduduki kemarin, namun, ketidakpastian mengelilingi posisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam terang penolakan internasional yang luas terhadap rencana tersebut bersama dengan perbedaan dengan pemerintah AS dalam penerapannya.
"Perdamaian antara Israel dan Palestina tidak dapat dicapai melalui langkah-langkah sepihak tetapi hanya melalui negosiasi serius," tambah Maas.
Maas meminta Israel untuk mempertimbangkan kembali rencana semacam itu, dengan mengatakan masih mungkin untuk menggunakan "peluang dan waktu" sebelum kemungkinan aneksasi.
Menteri luar negeri Jerman telah bersumpah untuk menempatkan masalah ini di atas agenda setelah diasumsikan sebagai presiden bergilir Dewan Uni Eropa (UE), serta memimpin Dewan Keamanan PBB selama sebulan, yang berarti bahwa itu akan aktif dalam menavigasi respons UE terhadap aneksasi yang direncanakan Israel.