Kamis, 25/06/2020 06:33 WIB
Pristina, Jurnas.com - Presiden Kosovo, Hashim Thaci membatalkan kunjungan ke Amerika Serikat (AS) setelah didakwa melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan selama perang Kosovo 1998-99 untuk meraih kemerdekaan dari Serbia.
Pengumuman ini disampaikan Richard Grenell, utusan khusus presiden untuk negosiasi perdamaian Serbia dan Kosovo pada Rabu (24/6) waktu sempat.
"Presiden Kosovo baru saja memberi tahu kami bahwa ia telah membatalkan perjalanannya ke Washington, DC setelah pengumuman yang dibuat oleh Kantor Kejaksaan Khusus," tulis Grenell di akun Twitternya.
"Saya menghormati keputusannya untuk tidak menghadiri diskusi sampai masalah hukum dari tuduhan itu diselesaikan," tambahanya.
Tank Israel Mundur ke Gaza utara, Pesawat Tempur Menyerang Rafah
Dubes Amerika Pesimis Keanggotaan PBB Palestina Tidak Membantu Wujudkan Solusi Dua Negara
Merasa Dirugikan, Israel Mempersiapkan Serangan di Wilayah Lain di Luar Gaza
Meskipun diumumkan, Perdana Menteri Kosovo, Avdullah Hoti dan Presiden Serbia, Aleksandar Vucic akan mengadakan pertemuan pada Sabtu (27/6). "Kami menantikan diskusi hari Sabtu yang akan dipimpin oleh Presiden Vucic dan Perdana Menteri Hoti," kicau Grenell.
Jaksa penuntut khusus yang bermarkas di Den Haag, mendakwa Presiden Thaci dan sembilan lainnya atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang selama perang Kosovo untuk meraih kemerdekaan dari Serbia.
Kantor Kejaksaan Khusus (SPO) itu menuduh ke 10 orang tersebut bertanggung jawab secara pidana atas hampir 100 pembunuhan selama perang yang melibatkan ratusan korban yang diketahui dari Kosovo Albania, Serbia, warga gipsi, dan etnis lain, dan termasuk lawan-lawan politiknya.
"Thaci dan Veseli diyakini telah melakukan kampanye rahasia untuk membatalkan undang-undang yang menciptakan Pengadilan dan menghlangi pekerjaan Pengadilan dalam upaya untuk memastikan bahwa mereka tidak menghadapi keadilan," kata pengadilan dalam sebuah pernyataan.
"Dengan mengambil tindakan ini, tuan Thaci dan tuan Veseli telah menempatkan kepentingan pribadi mereka di atas para korban kejahatan mereka, aturan hukum, dan semua orang di Kosovo," tambahnya.
Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia pada 2008, setelah berperang pada 1998-1999 yang berakhir dengan intervensi NATO. Serbia, yang menolak menerima bekas provinsi selatannya sebagai negara merdeka, sejauh ini memblokirnya bergabung dengan PBB (PBB) dan badan internasional lainnya.
Namun, Kosovo diakui oleh banyak negara sebagai negara merdeka, termasuk Amerika Serikat (AS) dan sebagian besar anggota Uni Eropa. (Press TV)