Sabtu, 02/05/2020 21:40 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Data pemerintah tentang warga miskin dinilai tidak akurat. Simpang siurnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menyebabkan bantuan jatuh pada orang yang salah.
" DTKS kita masih bermasalah. Ini tidak saja menjadi PR bangsa ini ke depan, tetapi harus dituntaskan sekarang sebab persoalan data ini telah terjadi berulang-ulang," kata Anggota DPR RI Fraki PAN, Intan Fauzi di Jakarta, Sabtu (2/5/2020).
Politikus PAN ini menyebut, sejak Maret 2020, pemerintah pusat memang sudah mengalokasikan dana Rp405,1 triliun untuk mengatasi Covid-19. Refocusing Anggaran tersebut untuk penanganan kesehatan, Jaring Pengaman Sosial, Dukungan Dunia Usaha, dan lainnya.
Dari angka tersebut, sebanyak Rp110 triliun dialokasikan untuk jaring pengaman sosial di antaranya PKH, bansos tunai, sembako dan lain-lain. Alokasi dana sebesar itu belum termasuk dana bansos dari anggaran daerah. Intan menyayangkan, basis data yang masih amburadul membuat bantuan jaring pengaman sosial ini tidak tepat sasaran.
Lolos ke Final, Ronaldo Bidik Gelar Piala Raja
Nadiem Bantah Kurikulum Merdeka Cuma Efektif di Kota Besar
May Day, Partai Buruh Dukung Program Prabowo-Gibran
Intan mencontohkan, di beberapa wilayah ada orang kaya yang mendapat bantuan. Bahkan pegawai negeri sipil (PNS) aktif, pensiunan PNS, bahkan ada orang yang sudah meninggal datanya juga masuk ke dalam penerima bansos tunai.
"Ini masalah besar bagi bangsa ini. Persoalan ini harus dibereskan agar tidak terkesan semua berlindung pada pandemi Covid-19," tukas Intan.
Untuk itu, Intan meminta pemerintah untuk segera memperbaiki data penerima bansos agar lebih tepat sasaran, langsung kepada penerima manfaat dan tidak rumit distribusinya. Intan mengatakan integrasi, akurasi, dan pemutakhiran data penerima Bansos merupakan keharusan.
"Hal ini sangat mempermudah seluruh proses pelayanan publik hingga pemenuhan kesejahteraan bagi masyarakat," ucapnya.
Keyword : PANDTKSwarga miskin