Kamis, 02/05/2024 22:42 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, menepis anggapan yang menyebut Kurikulum Merdeka hanya efektif saat diterapkan di kota-kota besar.
Menurut dia, justru satuan pendidikan yang berada di daerah tertinggal lebih membutuhkan Kurikulum Merdeka, karena memberikan kebebasan kepada guru untuk menyesuaikan tingkat pemahaman peserta didik.
"Banyak orang salah persepsi mengenai Kurikulum Merdeka. Persepsi mereka Kurikulum Merdeka itu kurikulum yang hanya dapat diikuti oleh guru-guru hebat, hanya bisa diikuti di kota-kota besar di mana sekolahnya sudah punya laptop, sudah punya internet, itu salah total," kata Nadiem di Jakarta pada Kamis (2/5).
"Justru yang lebih membutuhkan Kurikulum Merdeka adalah sekolah-sekolah yang lebih ketinggalan, karena Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada guru untuk maju mundur sesuai dengan tingkat anaknya, enggak dikejar jam tayang terus," imbuh dia.
Kemdikbudristek Imbau PTN Buka Seleksi Jalur Kurikulum Merdeka
Puncak Hardiknas, Mendikbudristek Sebut Merdeka Belajar Sukses
Peringatan Hari Pendidikan Nasional Harus Mampu Bangkitkan Semangat Wujudkan Merdeka Belajar
Dia mencontohkan, guru kelas 4 SD diperbolehkan mengulang materi pelajaran kelas 2 apabila memang dibutuhkan. Ini juga untuk memastikan tidak ada peserta didik yang merasa tertinggal di dalam kelas.
"Kurikulum Merdeka itupun memberikan kesempatan bagi anak-anak yang potensi dia bukan di bidang akademik. Dengan Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila ada berbagai banyak cara untuk menumbuhkan kehebatan anak," ujar dia.
Diketahui, Kurikulum Merdeka disahkan tahun ini sebagai kurikulum nasional menggantikan Kurikulum 2013. Kurikulum yang merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar ini diharapkan tetap dilanjutkan oleh pemerintahan baru.
"Harapan besar saya Merdeka Belajar itu lepas dari pemerintah dan sudah dimiliki oleh komunitas pendidik, orang tua, mahasiswa dan semua penggerak di lapangan," kata dia.
"Dan nanti kalau pemerintah tidak memegang Merdeka Belajar, malah komunitasnya yang menantang pemerintah untuk pastikan lanjut Merdeka Belajar," tambah Mendikbudristek.