Selasa, 23/08/2016 16:54 WIB
Jakarta - Undang-undang No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa pemerintah yang baik haruslah memberikan informasi secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Keterbukaan informasi publik ini kerap dilanggar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini disampaikan Ketua Majelis Hakim dalam gugatan class action Normalisasi Kali Ciliwung, Riyono.
"Kami meminta kepada pihak tergugat (Pemprov DKI Jakarta) untuk memberikan contoh penyelenggaraan pemerintah yang baik, yakni dengan memberikan informasi dan data kepada publik secara transparan dan bertanggung jawab," ujarnya di Jakarta, Selasa (23/5).
Pernyataan Riyono ini terkait sikap Pemprov DKI yang tidak memberikan data pasti mengenai jumlah peta bidang dan rusun yang akan diberikan kepada warga RW 10, 11, dan 12 keluarahan Dukit Duri yang terkena penggusuran.
Pemprov DKI Catat 1.038 Pendatang Baru Tiba di Jakarta
Pemprov DKI Sudah Terima 149 Aduan Terkait THR
Mudik Gratis 2024 Pemprov DKI Bertambah Jadi 12.170 Orang
Jumlah peta bidang dan rusun yang disampaikan Pemprov DKI simpangsiur, ada yang mengatakan 363 bidang, ada 460, dan ada pula yang menyebut 500. Kerancuan data ini membingungkan warga Bukit Duri.
Riyono sebagai hakim memutuskan menunda persidangan yang masuk agenda mediasi. Sidang akan dilanjutkan dua minggu ke depan, agar kedua belah pihak mempersiapkan administrasinya.
"Jangan lupa dilampirkan KTP aslinya untuk diverifikasi, jangan sampai bodong. Kami nyatakan sidang ditunda dan akan di lanjutkan pada tanggal 6 September 2016 mendatang," ujar Riyono.
Gugatan dalam kasus penggusuran akibat proyek Normalisasi Kali Ciliwung diajukan Warga Bukit Duri kepada instansi pemerintah terkait, meliputi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCS), Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Jakarta Selatan, dan Badan Pertanahan Nasional.
Dalam proses sidang kemarin, warga Bukit Duri memenuhi ruang sidang. Mereka juga memprotes pemerintah dengan mengangkat kertas bertuliskan kecaman atas penggusuran yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta. Mereka juga menagih janji Presiden Jokowi yang tidak akan menggusur rakyat kecil.
Keyword : Kali Ciliwung Bukit Duri Pemprov DKI