Sabtu, 07/03/2020 20:05 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Investasi menjadi komponen penting yang berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Akan tetapi, saat ini, iklim investasi di Indonesia masih buruk karena sulitnya memperoleh izin.
"Harus diakui negara-negara maju memang mempermudah investasi," ujar Akademisi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Gunawan Benjamin, Sabtu (7/3/2020).
Menurut Gunawan, keberadaan Omnibus Law merupakan cara pemerintah Indonesia mengatasi buruknya penataan regulasi perizinan usaha.
Dia menyakini, apabila permasalahan perizinan dapat teratasi setelah hadirnya Omnibus Law, maka pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh.
KPK Cecar Petinggi PT Taspen Soal Pengelolaan Investasi Rp1 Triliun
KPK Segera Panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih Sebagai Tersangka
KPK Segera Panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih Sebagai Tersangka
"Kalau kita mau negara maju, ya, harus terbuka terhadap investasi. Tidak membuat rumit perizinan,” katanya.
Sementara itu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho, meminta pemerintah memetakan berbagai jenis investasi yang menjadi prioritas pada Omnibus.
Andry menjelaskan upaya pemetaan perlu dilakukan investasi asing yang masuk ke Indonesia dapat diseleksi, investasi yang tidak berkualitas dan tidak prioritas pun bisa dihindari.
Jika dalam Omnibus Law tidak memiliki pemetaan terhadap investasi prioritas, Andry menilai hal ini akan membuat hasil yang didapat tidak akan fokus dan maksimal.
“Pemerintah seharusnya memetakan mana investasi yang diperlukan dan tidak," Timpalnya.
Andry juga menambahkan bahwa permasalahan utama yang menghambat investasi adalah tindak pidana korupsi dan pungutan liar.
Terkait hal ini, selain penerbitan aturan, adanya penegakan hukum juga harus dilakukan. “Maka Law Enforcement perlu diperkuat,” tambahnya.
Keyword : Omnibuslaw Investasi